Rapat Perubahan SOTK di DPRD Purwakarta Alot terkait Urgensi dan Beban Anggaran
Rabu, 01 Juli 2020 - 21:23 WIB
Suasana rapat gabungan komisi di ruang Paripurna DPRD Purwakarta, berlangsung alot. Rapat yang membahas perubahan SOTK ini pun terpaksa harus diskors. Foto/SINDOnews/Asep Supiandi
PURWAKARTA - Rapat komisi gabungan di Ruang Paripurna DPRD yang salah satu poin pembahasannya mengenai perubahan status beberapa kantor menjadi badan berlangsung alot, Rabu (1/7/3020).
Bahkan terjadi perdebatan panjang di antara para wakil rakyat soal urgensi perubahan status kantor kesatuan bangsa (Kesbang) dan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (BACA JUGA: Positif COVID-19 di Jabar Naik, Gugus Tugas: Patuhi Protokol di Masa AKB )
Perubahan status dari Kantor Kesbang menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan pembentkan BPBD pun yang telah direncanakan jauh-jauh hari ini pun harus menghadapi argumen dari para wakil rakyat. (BACA JUGA: Gugus Tugas-Polres Bogor Segera Periksa Rhoma dan Panitia Konser )
Salah satu persoalan yang mengemuka mengenai analisa kemampuan anggaran yang dirasa berat untuk membiayai struktur pemerintahan baru. (BACA JUGA: Pura-pura Hendak Salat Magrib, 2 Pria Bawa Kabur Motor Jamaah Masjid )
Anggota dewan menyarankan untuk mengkaji terlebih dulu tentang perubahan terkait risiko biaya yang ditimbulkan dari perubahan struktur pemerintahan tersebut.
"Rapat gabungan ini menjadi forum untuk menyampaikan masukan dan pandangan terkait laporan Pansus B. Semua perdebatan harus diselesaikan di sini (rapat gabungan). Jangan sampai perdebatan muncul dalam rapat paripurna. Perlu pengkajian dan analisa anggaran," kata anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi PKB Hidayat dalam rapat tersebut.
Bahkan terjadi perdebatan panjang di antara para wakil rakyat soal urgensi perubahan status kantor kesatuan bangsa (Kesbang) dan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (BACA JUGA: Positif COVID-19 di Jabar Naik, Gugus Tugas: Patuhi Protokol di Masa AKB )
Perubahan status dari Kantor Kesbang menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan pembentkan BPBD pun yang telah direncanakan jauh-jauh hari ini pun harus menghadapi argumen dari para wakil rakyat. (BACA JUGA: Gugus Tugas-Polres Bogor Segera Periksa Rhoma dan Panitia Konser )
Salah satu persoalan yang mengemuka mengenai analisa kemampuan anggaran yang dirasa berat untuk membiayai struktur pemerintahan baru. (BACA JUGA: Pura-pura Hendak Salat Magrib, 2 Pria Bawa Kabur Motor Jamaah Masjid )
Anggota dewan menyarankan untuk mengkaji terlebih dulu tentang perubahan terkait risiko biaya yang ditimbulkan dari perubahan struktur pemerintahan tersebut.
"Rapat gabungan ini menjadi forum untuk menyampaikan masukan dan pandangan terkait laporan Pansus B. Semua perdebatan harus diselesaikan di sini (rapat gabungan). Jangan sampai perdebatan muncul dalam rapat paripurna. Perlu pengkajian dan analisa anggaran," kata anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi PKB Hidayat dalam rapat tersebut.
Lihat Juga :