Rehabilitasi Pasca Covid-19 Harus Disiapkan Matang
Senin, 27 April 2020 - 13:45 WIB
ilustrasi
SURABAYA - Covid-19 menjadi bencana non alam yang harus disiapkan berbagai cara penanganan. Termasuk upaya rehabilitasi pasca virus Corona itu berlalu. Baik itu dari sisi rekonstruksi sosial, ekonomi maupun berbagai sektor lainnya.
Rehabilitasi pasca Covid-19 itu menjadi pesan kunci yang ingin disampaikan Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jatim pada Musrembang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 siang ini.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Fauzan Fuadi menuturkan, pemprov harus benar-benar mempersiapkan secara matang rencana fase rehabilitasi rekonstruksi sosial-ekonomi pasca wabah Covid-19 ini selesai. Dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, struktur APBD Jatim tahun 2021 sudah harus jelas perencanaan program, pembagian peran dan perencanaan keuangannya.
“Langkah ini penting mengingat fase rehabilitasi dan rekonstruksi ini cenderung diabaikan. Pemerintah seringkali hanya fokus pada saat masa tanggap darurat, tetapi agak mengabaikan fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana,” kata Fauzan, Senin (27/4/2020).
Ia melanjutkan, dalam konteks penanganan Covid-19, pihaknya berharap agar tidak hanya dampak ekonomi saja yang perlu direspon seperti isu PHK, penurunan pendapatan mayoritas warga, dan berkurangnya investasi.
“Perhatian pada dampak sosial juga harus dilakukan misalnya angka kriminalitas yang naik, perceraian dan KDRT yang meningkat, problem pembelajaran anak-anak sekolah, dan dampaknya di tingkat keluarga,” ungkapnya.
Fauzan menambahkan, dalam situasi saat ini harus ada program yang mengarah pada pemeliharaan investasi sosial berupa Germas (Gerakan Masyarakat Sehat) yang sudah mulai mentradisi sejak isu Covid-19 meluas di masyarakat. Harus ada program reguler agar kebiasaan baik ini bisa berkelanjutan dan menjadi habitus masyarakat dalam kesehariaan, sekalipun wabah Covid-19 menghilang.
“Kebiasaan cuci tangan dan memakai masker bisa diteruskan. Hal ini penting agar program kesehatan untuk warga tidak hanya bersifat kuratif melainkan juga preventif dan promotif,” ucapnya.
Fokus utama, lanjutnya, sepanjang pandemi Covid-19 ini akan terjadi angka Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang terus melejit. Sepanjang 2019 lalu TPT sudah menembus 3,92 persen atau mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3,99. Sayangnya, muncul indikasi bahwa tingginya angka pengangguran justru berada di wilayah yang mencacatkan realisasi investasi tinggi. Terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat industri.
“Jadi muncul dugaan bahwa investasi yang relatif tinggi di Jawa Timur belum berbanding lurus dengan penyerapan angkatan kerja di Jawa Timur. Atau, corak dari investasi yang masuk di Jawa Timur cenderung hanya padat modal, namun belum padat karya,” jelasnya.
Rehabilitasi pasca Covid-19 itu menjadi pesan kunci yang ingin disampaikan Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jatim pada Musrembang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 siang ini.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Fauzan Fuadi menuturkan, pemprov harus benar-benar mempersiapkan secara matang rencana fase rehabilitasi rekonstruksi sosial-ekonomi pasca wabah Covid-19 ini selesai. Dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, struktur APBD Jatim tahun 2021 sudah harus jelas perencanaan program, pembagian peran dan perencanaan keuangannya.
“Langkah ini penting mengingat fase rehabilitasi dan rekonstruksi ini cenderung diabaikan. Pemerintah seringkali hanya fokus pada saat masa tanggap darurat, tetapi agak mengabaikan fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana,” kata Fauzan, Senin (27/4/2020).
Ia melanjutkan, dalam konteks penanganan Covid-19, pihaknya berharap agar tidak hanya dampak ekonomi saja yang perlu direspon seperti isu PHK, penurunan pendapatan mayoritas warga, dan berkurangnya investasi.
“Perhatian pada dampak sosial juga harus dilakukan misalnya angka kriminalitas yang naik, perceraian dan KDRT yang meningkat, problem pembelajaran anak-anak sekolah, dan dampaknya di tingkat keluarga,” ungkapnya.
Fauzan menambahkan, dalam situasi saat ini harus ada program yang mengarah pada pemeliharaan investasi sosial berupa Germas (Gerakan Masyarakat Sehat) yang sudah mulai mentradisi sejak isu Covid-19 meluas di masyarakat. Harus ada program reguler agar kebiasaan baik ini bisa berkelanjutan dan menjadi habitus masyarakat dalam kesehariaan, sekalipun wabah Covid-19 menghilang.
“Kebiasaan cuci tangan dan memakai masker bisa diteruskan. Hal ini penting agar program kesehatan untuk warga tidak hanya bersifat kuratif melainkan juga preventif dan promotif,” ucapnya.
Fokus utama, lanjutnya, sepanjang pandemi Covid-19 ini akan terjadi angka Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang terus melejit. Sepanjang 2019 lalu TPT sudah menembus 3,92 persen atau mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3,99. Sayangnya, muncul indikasi bahwa tingginya angka pengangguran justru berada di wilayah yang mencacatkan realisasi investasi tinggi. Terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat industri.
“Jadi muncul dugaan bahwa investasi yang relatif tinggi di Jawa Timur belum berbanding lurus dengan penyerapan angkatan kerja di Jawa Timur. Atau, corak dari investasi yang masuk di Jawa Timur cenderung hanya padat modal, namun belum padat karya,” jelasnya.
(msd)
tulis komentar anda