Pemkab Maros Serahkan Ranperda APBD Perubahan ke DPRD
Jum'at, 12 Agustus 2022 - 16:18 WIB
“Itu meningkat sekitar 0,13 persen. Perkiraan peningkatan pendapatan ini didasarkan atas proyeksi peningkatan pendapatan transfer,” ujarnya.
Davied menambahkan, OPD yang memiliki anggaran terbesar adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum. Untuk Dinkes Rp280 miliar, Dinas Pendidikan Rp300 miliar lebih dan Dinas PU Rp200 miliar lebih.
"Untuk dana Covid-19 masih tetap dianggarkan sekitar Rp4 Miliar. Untuk insentif nakes , dan pelaksanaan vaksin tetap berjalan,” bebernya.
Dari sisi anggaran belanja daerah, secara keseluruhan plafon anggaran belanja meningkat menjadi Rp1.531.404.452.286. Dia menjelaskan terjadi peningkatan sekitar dua persen, perkiraan peningkatan belanja ini berasan dari peningkatan belanja operasi dan belanja modal.
Penerimaan pembiayaan, meningkat sebesar Rp24.580.399.174, atau sebesar 161 persen, sedangkan di sisi pengeluaran pembiayaan menurun 100 persen.
“Jumlah pembiayaan netto bertambah sebesar Rp26.580.399.174 atau bertambah sekitar 200 persen,” jelasnya.
Davied menambahkan, OPD yang memiliki anggaran terbesar adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum. Untuk Dinkes Rp280 miliar, Dinas Pendidikan Rp300 miliar lebih dan Dinas PU Rp200 miliar lebih.
"Untuk dana Covid-19 masih tetap dianggarkan sekitar Rp4 Miliar. Untuk insentif nakes , dan pelaksanaan vaksin tetap berjalan,” bebernya.
Dari sisi anggaran belanja daerah, secara keseluruhan plafon anggaran belanja meningkat menjadi Rp1.531.404.452.286. Dia menjelaskan terjadi peningkatan sekitar dua persen, perkiraan peningkatan belanja ini berasan dari peningkatan belanja operasi dan belanja modal.
Penerimaan pembiayaan, meningkat sebesar Rp24.580.399.174, atau sebesar 161 persen, sedangkan di sisi pengeluaran pembiayaan menurun 100 persen.
“Jumlah pembiayaan netto bertambah sebesar Rp26.580.399.174 atau bertambah sekitar 200 persen,” jelasnya.
Lihat Juga :