Wacana Depok Gabung Jakarta Raya, DPRD Jabar: Abaikan Saja
Rabu, 20 Juli 2022 - 15:22 WIB
DPRD Jabar mengabaikan wacana penggabungan daerah penyangga Jakarta di Jabar menjadi Jakarta Raya. Foto SINDOnews
BANDUNG - DPRD Jawa Barat mengabaikan wacana penggabungan daerah penyangga Jakarta seperti Depok, Bogor, dan Bekasi menjadi Jakarta Raya.Diketahui, wacana tersebut awalnya dilontarkan Wali Kota Depok, Mohammad Idris. Dia menilai, penggabungan Kota Depok ke Jakarta akan memberikan keuntungan, baik dalam bidang ekonomi hingga penanganan banjir dan sampah yang menjadi pekerjaan rumah Kota Depok.
Tak hanya Depok, Idris juga mengusulkan beberapa daerah penyangga Jakarta lainnya seperti Bekasi, Tangerang, dan Bogor untuk bergabung dengan Jakarta Raya.
"Ya saya kira wali kota itu kan berwacana, namanya wacana antep lah (abaikan saja). Jangan diladeni, mau alasannya terkait IKN lah, mau masalah sosial lah, masalah banjir di DKI Jakarta lah," beber Anggota Komisi I DPRD Jabar, Muhamad Sidkon Djampi, Rabu (20/7/2022).
Sidkon menilai, wacana yang dilontarkan Mohammad Idris tidak memiliki semangat Provinsi Jabar yang ingin memekarkan kabupaten/kota yang kini tengah digodok oleh DPRD Jabar, seperti daerah pemekaran Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur.
"Kita bisa menilai bahwa Pak Wali Kota (Depok) tidak memiliki semangat Jawa Barat untuk memekarkan kabupaten kota yang selama ini sedang kita usung, termasuk di antaranya bagaimana Kabupaten Bogor dimekarkan, ada Bogor Barat, Bogor Timur," paparnya.
Menurut dia, daripada mengusulkan pembentukan Jakarta Raya dengan alasan untuk menyelesaikan berbagai masalah di sekitar daerah penyangga ibu kota negara, lebih baik menguatkan peran Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).
"Kemudian yang keduanya, Megapolitan itu sudah ada BKSP. BKSP-nya saja tinggal dikuatkan kelembagaannya. Sehingga, kolaborasi antara Jawa Barat dan DKI itu bisa memenuhi titik harapan yang diinginkan bersama sebagai sebuah lembaga kolaborasi untuk mengatasi berbagai permasalahan," jelasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan semangat Provinsi Jabar untuk melakukan pemekaran wilayah bukan berarti ingin melepaskan sebagaian wilayahnya.
"Apalagi Jawa Barat sangat serius untuk pemekaran kabupaten kota, tetapi bukan berarti melepaskan. Misalnya Pangandaran ke Cilacap, Jateng, atau Cirebon jadi provinsi sendiri. Tidak demikian. Saya sebagai anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, tetap mendukung pemekaran kabupaten kota se-Jawa Barat," tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil pun memberikan tanggapan terkait wacana tersebut. Ridwan Kamil menyatakan, sah-sah saja masyarakat menyampaikan usulan di ruang publik, termasuk seorang kepala daerah. "Yang namanya celetukan mah boleh-boleh saja," ujar Ridwan Kamil di Bandung, Selasa (19/7/2022).
Menurut Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu, semua daerah di Jabar memiliki kesempatan politik dan sejarah masing-masing, seperti halnya Banten yang dulu bagian dari Jabar.
Bahkan, kata Kang Emil, Jakarta pun awalnya bagian dari Jabar yang akhirnya berpisah tahun 50-an. Menurutnya, wacana tersebut dapat dimaklumi, namun prosesnya bakal sangat panjang dan jauh. "Yang penting mah, jangan dikit-dikit mencari solusi yang terlalu jauh," ucapnya.
Tak hanya Depok, Idris juga mengusulkan beberapa daerah penyangga Jakarta lainnya seperti Bekasi, Tangerang, dan Bogor untuk bergabung dengan Jakarta Raya.
"Ya saya kira wali kota itu kan berwacana, namanya wacana antep lah (abaikan saja). Jangan diladeni, mau alasannya terkait IKN lah, mau masalah sosial lah, masalah banjir di DKI Jakarta lah," beber Anggota Komisi I DPRD Jabar, Muhamad Sidkon Djampi, Rabu (20/7/2022).
Sidkon menilai, wacana yang dilontarkan Mohammad Idris tidak memiliki semangat Provinsi Jabar yang ingin memekarkan kabupaten/kota yang kini tengah digodok oleh DPRD Jabar, seperti daerah pemekaran Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur.
"Kita bisa menilai bahwa Pak Wali Kota (Depok) tidak memiliki semangat Jawa Barat untuk memekarkan kabupaten kota yang selama ini sedang kita usung, termasuk di antaranya bagaimana Kabupaten Bogor dimekarkan, ada Bogor Barat, Bogor Timur," paparnya.
Menurut dia, daripada mengusulkan pembentukan Jakarta Raya dengan alasan untuk menyelesaikan berbagai masalah di sekitar daerah penyangga ibu kota negara, lebih baik menguatkan peran Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).
"Kemudian yang keduanya, Megapolitan itu sudah ada BKSP. BKSP-nya saja tinggal dikuatkan kelembagaannya. Sehingga, kolaborasi antara Jawa Barat dan DKI itu bisa memenuhi titik harapan yang diinginkan bersama sebagai sebuah lembaga kolaborasi untuk mengatasi berbagai permasalahan," jelasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan semangat Provinsi Jabar untuk melakukan pemekaran wilayah bukan berarti ingin melepaskan sebagaian wilayahnya.
"Apalagi Jawa Barat sangat serius untuk pemekaran kabupaten kota, tetapi bukan berarti melepaskan. Misalnya Pangandaran ke Cilacap, Jateng, atau Cirebon jadi provinsi sendiri. Tidak demikian. Saya sebagai anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, tetap mendukung pemekaran kabupaten kota se-Jawa Barat," tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil pun memberikan tanggapan terkait wacana tersebut. Ridwan Kamil menyatakan, sah-sah saja masyarakat menyampaikan usulan di ruang publik, termasuk seorang kepala daerah. "Yang namanya celetukan mah boleh-boleh saja," ujar Ridwan Kamil di Bandung, Selasa (19/7/2022).
Menurut Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu, semua daerah di Jabar memiliki kesempatan politik dan sejarah masing-masing, seperti halnya Banten yang dulu bagian dari Jabar.
Bahkan, kata Kang Emil, Jakarta pun awalnya bagian dari Jabar yang akhirnya berpisah tahun 50-an. Menurutnya, wacana tersebut dapat dimaklumi, namun prosesnya bakal sangat panjang dan jauh. "Yang penting mah, jangan dikit-dikit mencari solusi yang terlalu jauh," ucapnya.
(don)
tulis komentar anda