Jokowi Minta Angka COVID-19 Turun Dalam 2 Pekan, Ini Tanggapan Khofifah
Jum'at, 26 Juni 2020 - 11:06 WIB
SURABAYA - Presiden Joko Widodo memberi tenggat waktu dua minggu Jawa Taimur untuk menurunkan angka COVID-19. Menanggapi itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa akan semaksimal mungkin menekan angka penularan Covid-19.
"Sejak awal, kami sangat serius dalam menangani ini (COVID-19). Semua daya upaya akan kami kerahkan untuk menekan angka penularannya," ungkap Khofifah. (Baca juga: Dua Pekan 4.000 Kasus Covid-19, Khofifah: Butuh Energi Maksimal Turunkan Ini )
Khofifah menerangkan, selama ini seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jatim diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Masukan dari para pakar epidemiologi juga dijadikan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan.
Seperti diketahui, dalam kunjungan ke Posko Gugus Tugas Provinsi Jatim, Presiden Jokowi memberi waktu dua minggu bagi Pemprov Jatim untuk menurunkan laju penularan COVID-19.
"Saya minta dalam waktu dua minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini," ungkapnya.(Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi )
Dalam arahannya, Presiden Jokowi juga memberikan sejumlah instruksi lainnya terkait penanganan tersebut. Pertama ialah mengenai tes masif, pelacakan secara agresif, perawatan, dan isolasi mandiri terhadap pasien tanpa keluhan yang harus terus dilakukan dengan ketat.
Lebih lanjut Khofifah membeberkan fakta bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat Jatim dalam penerapan protokol kesehatan menurut survey IKA FKM UNAIR masih kurang maksimal. Inilah yang menurut pakar merupakan salah satu penyebab munculnya klaster baru dan terus bertambahnya jumlah pasien COVID-19 di Jatim.
Berdasarkan temuan survey tersebut didapati fakta bahwa masih banyak pasar tradisional dan tempat cangkrukan yang sebagian besar belum menggunakan masker dan belum menjaga jarak yg aman.
Pun, saat Idul Fitri himbauan untuk bersilaturahmi sementara agar dilakukan secara virtual pun juga dampaknya kurang maksimal. Bagi mereka silaturahmi tanpa bertemu dianggap kurang afdol.
"Sejak awal, kami sangat serius dalam menangani ini (COVID-19). Semua daya upaya akan kami kerahkan untuk menekan angka penularannya," ungkap Khofifah. (Baca juga: Dua Pekan 4.000 Kasus Covid-19, Khofifah: Butuh Energi Maksimal Turunkan Ini )
Khofifah menerangkan, selama ini seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jatim diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Masukan dari para pakar epidemiologi juga dijadikan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan.
Seperti diketahui, dalam kunjungan ke Posko Gugus Tugas Provinsi Jatim, Presiden Jokowi memberi waktu dua minggu bagi Pemprov Jatim untuk menurunkan laju penularan COVID-19.
"Saya minta dalam waktu dua minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini," ungkapnya.(Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi )
Dalam arahannya, Presiden Jokowi juga memberikan sejumlah instruksi lainnya terkait penanganan tersebut. Pertama ialah mengenai tes masif, pelacakan secara agresif, perawatan, dan isolasi mandiri terhadap pasien tanpa keluhan yang harus terus dilakukan dengan ketat.
Lebih lanjut Khofifah membeberkan fakta bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat Jatim dalam penerapan protokol kesehatan menurut survey IKA FKM UNAIR masih kurang maksimal. Inilah yang menurut pakar merupakan salah satu penyebab munculnya klaster baru dan terus bertambahnya jumlah pasien COVID-19 di Jatim.
Berdasarkan temuan survey tersebut didapati fakta bahwa masih banyak pasar tradisional dan tempat cangkrukan yang sebagian besar belum menggunakan masker dan belum menjaga jarak yg aman.
Pun, saat Idul Fitri himbauan untuk bersilaturahmi sementara agar dilakukan secara virtual pun juga dampaknya kurang maksimal. Bagi mereka silaturahmi tanpa bertemu dianggap kurang afdol.
tulis komentar anda