Sebanyak 491 RTLH Dibedah BSPS PKE, Bupati Kaur Minta Warga Tumbuhkan Semangat Gotong Royong
Kamis, 07 Juli 2022 - 21:08 WIB
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia saat ini mencapai 4 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 10,86 juta jiwa. “Kementerian PUPR melalui program BSPS memberikan stimulan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni dan sesuai arahan Presiden RI untuk mengentaskan warga dari kemiskinan ekstrem melalui penanganan rumah tidak layak huni melaui program BSPS-PKE,” ujar Tambat.
Dia menambahkan Program BSPS PKE ini awalnya mengharapkan swadaya masyarakat setempat, namun untuk tahap II ini tidak dengan swadaya, tapi bantuan sebesar Rp20 juta dengan peruntukan 17,5 juta untuk pembelian material dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
“Saya mengharapkan kepada seluruh stakeholder untuk dapat bekerja lebih keras dan lebih baik lagi, karena kegiatan BSPS ini merupakan kegiatan yang dilakukan skema padat karya tunai dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran,” kata Tambat
Menurut Tambat, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk segera merealisasikan program padat karya ini guna mengatasi dampak dari pandemi Covid-19, dan bentuk perhatian Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah khususnya masyarakat yang membutuhkan sehingga rumahnya menjadi layak huni.
"Lebih sehat dan lebih nyaman, karena rumah tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak sebagai sarana pembinaan keluarga yang merupakan cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya," tuturnya.
Pelaksanaan BPSPS PKE di Kabupaten Kaur tahun ini tersebar di dua kecamatan yang terdiri dari empat desa dengan alokasi yang sudah disalurkan sejumlah 439 unit dengan total anggaran sekitar Rp8.768.000.000.
Program BSPS PKE di Kabupaten Kaur akan menyerap tenaga kerja sebesar 878 orang tenaga kerja. Program BSPS di Kabupaten Kaur sudah dilakukan sejak 2016 sampai 2022 sudah terlaksana untuk BSPS Reguler dan BSPS PKE 1837 unit dengan jumlah senilai Rp31,58 miliar yang tersebar di seluruh Kabupaten Kaur.
Dia menambahkan Program BSPS PKE ini awalnya mengharapkan swadaya masyarakat setempat, namun untuk tahap II ini tidak dengan swadaya, tapi bantuan sebesar Rp20 juta dengan peruntukan 17,5 juta untuk pembelian material dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
“Saya mengharapkan kepada seluruh stakeholder untuk dapat bekerja lebih keras dan lebih baik lagi, karena kegiatan BSPS ini merupakan kegiatan yang dilakukan skema padat karya tunai dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran,” kata Tambat
Menurut Tambat, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk segera merealisasikan program padat karya ini guna mengatasi dampak dari pandemi Covid-19, dan bentuk perhatian Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah khususnya masyarakat yang membutuhkan sehingga rumahnya menjadi layak huni.
"Lebih sehat dan lebih nyaman, karena rumah tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak sebagai sarana pembinaan keluarga yang merupakan cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya," tuturnya.
Pelaksanaan BPSPS PKE di Kabupaten Kaur tahun ini tersebar di dua kecamatan yang terdiri dari empat desa dengan alokasi yang sudah disalurkan sejumlah 439 unit dengan total anggaran sekitar Rp8.768.000.000.
Program BSPS PKE di Kabupaten Kaur akan menyerap tenaga kerja sebesar 878 orang tenaga kerja. Program BSPS di Kabupaten Kaur sudah dilakukan sejak 2016 sampai 2022 sudah terlaksana untuk BSPS Reguler dan BSPS PKE 1837 unit dengan jumlah senilai Rp31,58 miliar yang tersebar di seluruh Kabupaten Kaur.
Lihat Juga :