Guru Besar Unhas Puji Kebijakan Gubernur Sulsel Tahan TPP ASN Tak Vaksin Booster
Sabtu, 28 Mei 2022 - 06:44 WIB
Guru Besar Unhas, Prof Tahir Kasnawi. Foto/Istimewa
MAKASSAR - Guru Besar Unhas, Prof Tahir Kasnawi, memuji kebijakan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam upaya mendongkrak cakupan vaksinasi di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan ASN. Diketahui, Gubernur Sudirman mewajibkan seluruh ASN untuk ikut vaksinasi lengkap. termasuk dosis ketiga alias booster.
Dalam kebijakannya itu, Gubernur Sudirman bahkan menyiapkan konsekuensi bagi ASN yang belum vaksin lengkap berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)-nya bakal ditahan. Kebijakan itu sendiri menuai pro-kontra.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Diagendakan Buka Musorprov KONI Sulsel
Prof Tahir berpendapat kebijakan Gubernur Sudirman sudah sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan persentasi vaksinasi booster di Indonesia. Apalagi kebijakan ini tidak masalah karena negara dalam keadaan pandemi.
“Selain itu, tentu sebagai ASN harus menjadi garda terdepan dalam menjadi contoh bagi masyarakat luas. Bukan justru masyarakat yang disuruh vaksin ASN malah belum. Saya setuju dan memuji itu (kebijakan),” kata Prof Tahir, yang juga pakar kebijakan publik ini.
Prof Tahir mengimbuhkan jika ada penilaian bahwa Gubernur Sudirman terkesan semena-mena dengan mengungkung hak ASN, menurut dia tentunya tidak benar. Karena yang ditahan bukan gaji tapi TPP.
Dalam kebijakannya itu, Gubernur Sudirman bahkan menyiapkan konsekuensi bagi ASN yang belum vaksin lengkap berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)-nya bakal ditahan. Kebijakan itu sendiri menuai pro-kontra.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Diagendakan Buka Musorprov KONI Sulsel
Prof Tahir berpendapat kebijakan Gubernur Sudirman sudah sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan persentasi vaksinasi booster di Indonesia. Apalagi kebijakan ini tidak masalah karena negara dalam keadaan pandemi.
“Selain itu, tentu sebagai ASN harus menjadi garda terdepan dalam menjadi contoh bagi masyarakat luas. Bukan justru masyarakat yang disuruh vaksin ASN malah belum. Saya setuju dan memuji itu (kebijakan),” kata Prof Tahir, yang juga pakar kebijakan publik ini.
Prof Tahir mengimbuhkan jika ada penilaian bahwa Gubernur Sudirman terkesan semena-mena dengan mengungkung hak ASN, menurut dia tentunya tidak benar. Karena yang ditahan bukan gaji tapi TPP.
Lihat Juga :