Pengamat Sebut Politisi Tak Cocok Menjabat Direksi BUMD Makassar
Jum'at, 20 Mei 2022 - 21:30 WIB
Politisi dianggap tak cocok menjabat sebagai Direksi BUMD Kota Makassar. Foto: SINDOnews/Ilustrasi
MAKASSAR - Seleksi lelang jabatan direksi dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar mulai dibuka sejak Kamis, 19 Mei 2022 kemarin. Siapapun dipersilakan mendaftar, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan.
Anggota partai politik (parpol) pun sah-sah saja untuk mengikuti seleksi. Pasalnya, dalam aturan yang ditetapkan, hanya pengurus partai politik yang tidak dibolehkan mendaftar.
Baca Juga: partai politik
Baca Juga: partai politik
Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara Universitas Patria Artha Makassar, Bastian Lubis menyebut, anggota parpol pada dasarnya tak cocok menempati jabatan direksi BUMD.
Pasalnya, Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD dalam menghasilkan dividen atau keuntungan.
"Kalau melihat latar belakang politisi, sebenarnya tidak cocok untuk direksi. BUMD ini kan lembaga yang harus menghasilkan dividen atau keuntungan bagi daerah. Kalau sebagai Dewas boleh saja," katanya.
Menurut Bastian, BUMD akan sangat riskan jika dipimpin oleh seorang politisi. Hal itu sangat rawan untuk dipolitisasi, mengingat sebentar lagi akan dihadapkan dengan momentum tahun politik.
"Sebagai direksi, saya melihat stagnan saja, tidak mempunyai kemampuan. Apalagi dikaitkan tahun politik, berarti ada indikasi menempatkan orang itu untuk menggalang dana dan mencari suara untuk partai tertentu," jelasnya.
Baca Juga: BUMD
"Sebenarnya yang ditempatkan itu harusnya yang profesional, yang pernah menduduki atau bekerja di dunia usaha sehingga dia menghasilkan keuntungan optimal di BUMD bersangkutan. Kalau yang ditempatkan orang politik, bukan hanya cari dana, tapi untuk mengumpulkan suara. Di sinilah dilihat kepala daerah ini negarawan atau tidak," tukasnya.
Anggota partai politik (parpol) pun sah-sah saja untuk mengikuti seleksi. Pasalnya, dalam aturan yang ditetapkan, hanya pengurus partai politik yang tidak dibolehkan mendaftar.
Baca Juga: partai politik
Baca Juga: partai politik
Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara Universitas Patria Artha Makassar, Bastian Lubis menyebut, anggota parpol pada dasarnya tak cocok menempati jabatan direksi BUMD.
Pasalnya, Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD dalam menghasilkan dividen atau keuntungan.
"Kalau melihat latar belakang politisi, sebenarnya tidak cocok untuk direksi. BUMD ini kan lembaga yang harus menghasilkan dividen atau keuntungan bagi daerah. Kalau sebagai Dewas boleh saja," katanya.
Menurut Bastian, BUMD akan sangat riskan jika dipimpin oleh seorang politisi. Hal itu sangat rawan untuk dipolitisasi, mengingat sebentar lagi akan dihadapkan dengan momentum tahun politik.
"Sebagai direksi, saya melihat stagnan saja, tidak mempunyai kemampuan. Apalagi dikaitkan tahun politik, berarti ada indikasi menempatkan orang itu untuk menggalang dana dan mencari suara untuk partai tertentu," jelasnya.
Baca Juga: BUMD
"Sebenarnya yang ditempatkan itu harusnya yang profesional, yang pernah menduduki atau bekerja di dunia usaha sehingga dia menghasilkan keuntungan optimal di BUMD bersangkutan. Kalau yang ditempatkan orang politik, bukan hanya cari dana, tapi untuk mengumpulkan suara. Di sinilah dilihat kepala daerah ini negarawan atau tidak," tukasnya.
(luq)
tulis komentar anda