BKD Parepare Genjot Penagihan Tunggakan Pajak Restoran
Jum'at, 13 Mei 2022 - 18:57 WIB
Kepala Bidang Penagihan BKD mengatakan, prioritas penagihan akan tertuju pada tagihan pada masa pajak berjalan. Namun tidak mengenyampikan optimalisasi penagihan piutang atau tunggakan pajak.
"Pekan depan kita jadwalkan penagihan yang kami bagi persektor pajak. Kemungkinan kami jadwalkan tunggakan piutang dari pajak restoran itu yang kami prioritaskan dulu,” jelas Rahmat.
Rahmat juga menyebutkan, masih ada beberapa wajib pajak yang memiliki tunggakan atau keterlambatan pembayaran sejak tahun 2021. Sejumlah wajib pajak tersebut, juha telah disurati untuk dilakukan peneguran tertulis.
"Jika sampai pada surat ketiga kita layangkan namun tak ada renspon wajib pajak, maka akan kita tindaklanjuti denganelibatkan instansi penegakan perda. Seperti halnya pelibatan Satpol PP, Inspektorat, itu yang kami nanti melakukan meminta pendampingan. jika tidak memenuhi panggilan tersebut, pastinya kami ada sanksi,” papar Rahmat.
Terkait sanksi, tambah Rahmat, diantaranya berupa sanksi administrasi sesuai aturan tunggakan jika lewat masa pajak, yang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 persen per bulan.
"Pekan depan kita jadwalkan penagihan yang kami bagi persektor pajak. Kemungkinan kami jadwalkan tunggakan piutang dari pajak restoran itu yang kami prioritaskan dulu,” jelas Rahmat.
Rahmat juga menyebutkan, masih ada beberapa wajib pajak yang memiliki tunggakan atau keterlambatan pembayaran sejak tahun 2021. Sejumlah wajib pajak tersebut, juha telah disurati untuk dilakukan peneguran tertulis.
"Jika sampai pada surat ketiga kita layangkan namun tak ada renspon wajib pajak, maka akan kita tindaklanjuti denganelibatkan instansi penegakan perda. Seperti halnya pelibatan Satpol PP, Inspektorat, itu yang kami nanti melakukan meminta pendampingan. jika tidak memenuhi panggilan tersebut, pastinya kami ada sanksi,” papar Rahmat.
Terkait sanksi, tambah Rahmat, diantaranya berupa sanksi administrasi sesuai aturan tunggakan jika lewat masa pajak, yang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 persen per bulan.
Lihat Juga :