Dimpimpin Bupati Jeje Wiradinata, Opini LHP Pangandaran Wajar Tanpa Pengecualian
Sabtu, 20 Juni 2020 - 17:33 WIB
Bupati Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata
PANGANDARAN - Selama kepemimpinan Bupati Jeje Wiradinata, sejak dilantik 17 Februari 2016 berhasil melakukan penataan berbagai sektor di Kabupaten Pangandaran. Jeje berhasil membenahi tatanan birokrasi juga progres pembangunan di Kabupaten Pangandaran sejajar dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat.
Bahkan Jeje Wiradinata berhasil mengantarkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran waktu itu mendapat prestasi DOB terbaik se Indonesia.
Barometer keberhasilan Jeje Wiradinata salah satunya terbukti selama menjabat Bupati, mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD LHP BPK RI sejak tahun 2017 hingga 2018.
Asisten Daerah III Kabupaten Pangandaran Suheryana mengatakan, LKPD LHP BPK RI Kabupaten Pangandaran pertama kali tahun 2014. "Pemeriksaan LKPD LHP BPK RI tahun 2014 anggaran yang digunakan masih Kabupaten Ciamis," kata Suheryana.
Suheryana menambahkan, karena tahun 2014 masih dalam kondisi masa transisi dari Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Pangandaran dengan predikat opini LKPD LHP BPK RI Wajar Dengan Pengecualian (WDP). "Pangandaran mendapat predikat opini LKPD LHP BPK RI Wajar Dengan Pengecualian yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016," tambahnya.
Dijelaskan Suheryana, banyak hal yang melatarbelakangi predikat opini LKPD LHP BPK RI WDP waktu itu, lantaran penataan aset dan administrasinya belum maksimal.
Sejak pemeriksaan tahun anggaran 2016 yang menghasilkan LKPD LHP BPK RI tahun 2017 Kabupaten Pangandaran mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Predikat opini WTP mampu dipertahankan Kabupaten Pangandaran hingga pemeriksaan anggaran tahun 2017 hingga 2018," paparnya.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran Hendar Suhendar mengatakan, untuk pemeriksaan penggunaan anggaran 2019 baru selesai pemeriksaan. "Harapan kami, LKPD LHP BPK RI tahun 2019 yang akan dikeluarkan tahun 2020 mendapat predikat opini WTP," kata Hendar.
Hendar menambahkan, saat ini ASN di Pangandaran semakin memahami tatakelola dan administrasi sehingga potensi untuk mendapat predikat opini WTP terbuka lebar. "Kami tidak memungkiri masih ada beberapa hal administrasi dan tatakelola yang belum maksimal namun sekarang sudah ada perbaikan disetiap OPD," tambahnya.
Hendar menjelaskan, ASN di Pangandaran juga pengelolaan keuangan disetiap OPD semakin baik dan sesuai standar akuntansi. "Setiap turun LKPD LHP BPK RI kami bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi yang harus dilakukan," terang Hendar.
Bahkan Jeje Wiradinata berhasil mengantarkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran waktu itu mendapat prestasi DOB terbaik se Indonesia.
Barometer keberhasilan Jeje Wiradinata salah satunya terbukti selama menjabat Bupati, mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD LHP BPK RI sejak tahun 2017 hingga 2018.
Asisten Daerah III Kabupaten Pangandaran Suheryana mengatakan, LKPD LHP BPK RI Kabupaten Pangandaran pertama kali tahun 2014. "Pemeriksaan LKPD LHP BPK RI tahun 2014 anggaran yang digunakan masih Kabupaten Ciamis," kata Suheryana.
Suheryana menambahkan, karena tahun 2014 masih dalam kondisi masa transisi dari Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Pangandaran dengan predikat opini LKPD LHP BPK RI Wajar Dengan Pengecualian (WDP). "Pangandaran mendapat predikat opini LKPD LHP BPK RI Wajar Dengan Pengecualian yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016," tambahnya.
Dijelaskan Suheryana, banyak hal yang melatarbelakangi predikat opini LKPD LHP BPK RI WDP waktu itu, lantaran penataan aset dan administrasinya belum maksimal.
Sejak pemeriksaan tahun anggaran 2016 yang menghasilkan LKPD LHP BPK RI tahun 2017 Kabupaten Pangandaran mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Predikat opini WTP mampu dipertahankan Kabupaten Pangandaran hingga pemeriksaan anggaran tahun 2017 hingga 2018," paparnya.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran Hendar Suhendar mengatakan, untuk pemeriksaan penggunaan anggaran 2019 baru selesai pemeriksaan. "Harapan kami, LKPD LHP BPK RI tahun 2019 yang akan dikeluarkan tahun 2020 mendapat predikat opini WTP," kata Hendar.
Hendar menambahkan, saat ini ASN di Pangandaran semakin memahami tatakelola dan administrasi sehingga potensi untuk mendapat predikat opini WTP terbuka lebar. "Kami tidak memungkiri masih ada beberapa hal administrasi dan tatakelola yang belum maksimal namun sekarang sudah ada perbaikan disetiap OPD," tambahnya.
Hendar menjelaskan, ASN di Pangandaran juga pengelolaan keuangan disetiap OPD semakin baik dan sesuai standar akuntansi. "Setiap turun LKPD LHP BPK RI kami bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi yang harus dilakukan," terang Hendar.
(alf)
tulis komentar anda