Kisruh SBM ITB, Forum Dosen Klaim Sekolah Berhenti Beroperasi
Rabu, 09 Maret 2022 - 11:56 WIB
Forum Dosen (FD) Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan, SBM ITB tak beroperasi sejak Selasa, 8 Maret 2022. Foto ilustrasi SINDOnews
BANDUNG - Forum Dosen (FD) Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan, SBM ITB tak beroperasi sejak Selasa, 8 Maret 2022. Penghentian operasi SBM ITB menyusul kisruh sekolah tersebut yang hingga saat ini tak kunjung selesai.
Perwakilan FD SBM ITB Achmad Ghazali mengatakan, mulai Selasa lalu, proses belajar mengajar tidak dilaksanakan secara luring maupun daring. Namun, mahasiswa diminta untuk belajar mandiri. Tak hanya itu, dengan berbagai pertimbangan, FD SBM ITB juga menyatakan tidak akan menerima mahasiswa baru sampai sistem normal kembali.
"Ini karena kebijakan Rektor ITB saat ini tidak memungkinkan SBM ITB untuk beroperasi melayani mahasiswa sesuai standar internasional yang selama ini diterapkan, " jelas dia dalam keterangan resminya.
Menurut dia, hal ini merupakan dampak konflik berkepanjangan setelah Rektor ITB Reini Wirahadikusumah mencabut hak swakelola SBM ITB tahun 2003 tanpa pemberitahuan dan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.
Bahkan, pada 2 Maret 2022, jajaran Dekan SBM ITB yang dipimpin oleh Dekan SBM ITB Utomo Sarjono Putro, Wakil Dekan Bidang Akademik Aurik Gustomo dan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Reza A Nasution sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Rektor.
Sebenarnya, kata dia, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik terkait pencabutan hak swakelola SBM ITB. Salah satunya termasuk pertemuan Forum Dosen SBM ITB dengan Rektor beserta Wakil-wakil Rektor pada tanggal 4 Maret 2022, namun masih belum membuahkan hasil.
"Kami menyimpulkan, rektor tidak lagi mengakui dasar-dasar atau fondasi pendirian SBM ITB yang tertuang dalam SK Rektor ITB Nomor 203/2003. Pencabutan swakelola otomatis telah mematikan roh dan sekaligus meruntuhkan “bangunan” SBM ITB, raison d'etre, alasan kehidupan atau dasar eksistensi SBM ITB sebagai sebuah sekolah yang inovatif dan “gesit/lincah”," ujar dia.
FD SBM ITB juga mengkritisi kepemimpinan Rektor ITB yang membuat peraturan tanpa dialog dan sosialisasi, tanpa memerhatikan dampak terhadap pihak-pihak terkait.
Juga tidak mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam Statuta ITB, yaitu akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas, dan efisiensi. Pelanggaran atas prinsip-prinsip ini telah mengakibatkan kerugian baik material, moral, maupun psikis bagi dosen dan tenaga pendidik SBM ITB.
"Kami akan melakukan rasionalisasi pelayanan akademik, sampai dengan adanya kesepakatan baru dengan Rektor ITB. Selain itu, FD SBM ITB juga akan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berwenang, baik internal ITB maupun pihak-pihak eksternal yang sekiranya bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga bisa meminimalisasi dampak negatif yang terlalu jauh," kata dia.
Perwakilan FD SBM ITB Achmad Ghazali mengatakan, mulai Selasa lalu, proses belajar mengajar tidak dilaksanakan secara luring maupun daring. Namun, mahasiswa diminta untuk belajar mandiri. Tak hanya itu, dengan berbagai pertimbangan, FD SBM ITB juga menyatakan tidak akan menerima mahasiswa baru sampai sistem normal kembali.
"Ini karena kebijakan Rektor ITB saat ini tidak memungkinkan SBM ITB untuk beroperasi melayani mahasiswa sesuai standar internasional yang selama ini diterapkan, " jelas dia dalam keterangan resminya.
Menurut dia, hal ini merupakan dampak konflik berkepanjangan setelah Rektor ITB Reini Wirahadikusumah mencabut hak swakelola SBM ITB tahun 2003 tanpa pemberitahuan dan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.
Bahkan, pada 2 Maret 2022, jajaran Dekan SBM ITB yang dipimpin oleh Dekan SBM ITB Utomo Sarjono Putro, Wakil Dekan Bidang Akademik Aurik Gustomo dan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Reza A Nasution sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Rektor.
Sebenarnya, kata dia, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik terkait pencabutan hak swakelola SBM ITB. Salah satunya termasuk pertemuan Forum Dosen SBM ITB dengan Rektor beserta Wakil-wakil Rektor pada tanggal 4 Maret 2022, namun masih belum membuahkan hasil.
"Kami menyimpulkan, rektor tidak lagi mengakui dasar-dasar atau fondasi pendirian SBM ITB yang tertuang dalam SK Rektor ITB Nomor 203/2003. Pencabutan swakelola otomatis telah mematikan roh dan sekaligus meruntuhkan “bangunan” SBM ITB, raison d'etre, alasan kehidupan atau dasar eksistensi SBM ITB sebagai sebuah sekolah yang inovatif dan “gesit/lincah”," ujar dia.
FD SBM ITB juga mengkritisi kepemimpinan Rektor ITB yang membuat peraturan tanpa dialog dan sosialisasi, tanpa memerhatikan dampak terhadap pihak-pihak terkait.
Baca Juga
Juga tidak mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam Statuta ITB, yaitu akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas, dan efisiensi. Pelanggaran atas prinsip-prinsip ini telah mengakibatkan kerugian baik material, moral, maupun psikis bagi dosen dan tenaga pendidik SBM ITB.
"Kami akan melakukan rasionalisasi pelayanan akademik, sampai dengan adanya kesepakatan baru dengan Rektor ITB. Selain itu, FD SBM ITB juga akan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berwenang, baik internal ITB maupun pihak-pihak eksternal yang sekiranya bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga bisa meminimalisasi dampak negatif yang terlalu jauh," kata dia.
(don)
tulis komentar anda