Proyek Kereta Api di Sulsel Ditarget Beroperasi Tahun Depan
Senin, 15 Juni 2020 - 16:29 WIB
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama Kajati Sulsel Firdaus Dewilmar dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR saat melakukan rapat koordinasi terkait percepatan proyek kereta api Sulsel. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Proyek kereta api Trans Sulawesi, khususnya jalur Makassar-Parepare ditarget bisa beroperasi pada bulan Juni 2021 mendatang.
Target tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah , usai melakukan rapat koordinasi bersama Sekertaris Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR, Kakanwil BPN, Kejati Sulsel dan Sekprov Sulsel, di Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin, (15/06/2020).
Target tersebut kata Nurdin Abdullah bisa tercapai apabila seluruh struktur pemerintahan bekerja dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait, untuk mempermudah pembebasan lahan.
"Saya kira target Juni 2021 ini, bukan target yang muluk-muluk selama struktur pemerintahan di Kabupaten Pangkep maupun Maros bekerja secara sistematis," katanya.
"Seluruh tokoh-tokoh harus dilibatkan. Kalau tidak salah tadi, hampir boleh dikata pembebasan lahan kita hampir menemukan titik terang," lanjut Nurdin Abdullah .
Ia berharap, pertemuan ini akan memberi solusi dalam rangka percepatan pembebasan lahan untuk jalur kereta api tersebut.
"Saya yakin dan percaya, kalau struktur pemerintahan bekerja secara sistematis didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada, ini bisa dipercepat," ujarnya.
Dari sisi pengawasan secara hukum, tentunya Pemprov Sulsel , Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR, Kakanwil BPN dan pihak terkait, tidak pernah khawatir karena Kejati Sulsel terus mengawal proyek tersebut.
Target tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah , usai melakukan rapat koordinasi bersama Sekertaris Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR, Kakanwil BPN, Kejati Sulsel dan Sekprov Sulsel, di Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin, (15/06/2020).
Target tersebut kata Nurdin Abdullah bisa tercapai apabila seluruh struktur pemerintahan bekerja dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait, untuk mempermudah pembebasan lahan.
"Saya kira target Juni 2021 ini, bukan target yang muluk-muluk selama struktur pemerintahan di Kabupaten Pangkep maupun Maros bekerja secara sistematis," katanya.
"Seluruh tokoh-tokoh harus dilibatkan. Kalau tidak salah tadi, hampir boleh dikata pembebasan lahan kita hampir menemukan titik terang," lanjut Nurdin Abdullah .
Ia berharap, pertemuan ini akan memberi solusi dalam rangka percepatan pembebasan lahan untuk jalur kereta api tersebut.
"Saya yakin dan percaya, kalau struktur pemerintahan bekerja secara sistematis didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada, ini bisa dipercepat," ujarnya.
Dari sisi pengawasan secara hukum, tentunya Pemprov Sulsel , Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR, Kakanwil BPN dan pihak terkait, tidak pernah khawatir karena Kejati Sulsel terus mengawal proyek tersebut.
tulis komentar anda