Suap Dodi Alex Noerdin Rp2,6 Miliar, Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Dituntut 3 Tahun Penjara
Jum'at, 18 Februari 2022 - 17:24 WIB
“Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kami JPU meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut, yakni menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhandy, pidana penjara selama 3 tahun dan juga pidana denda Rp150.000.000," katanya, Jumat (18/2/2022).
Dilanjutkan dia, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan 4 bulan, serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
Selain itu, tuntutan pidana yang diberikan telah sesuai dengan fakta persidangan, bahkan dalam perkara ini terdakwa Suhandy juga telah mengakui jika terdakwa memberikan sejumlah uang agar bisa memenangkan paket proyek di Muba.
Baca: KPK Dalami Penghasilan Bupati Dodi Reza Alex Noerdin lewat Istri
“Pada tuntutan ini kami sampaikan juga hal-hal memberatkan maupun meringankan yang melekat pada diri maupun perbuatan terdakwa. Untuk hal memberatkan, yakni terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan hal meringankan yaitu terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan,” jelasnya.
Dilanjutkan dia, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan 4 bulan, serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
Selain itu, tuntutan pidana yang diberikan telah sesuai dengan fakta persidangan, bahkan dalam perkara ini terdakwa Suhandy juga telah mengakui jika terdakwa memberikan sejumlah uang agar bisa memenangkan paket proyek di Muba.
Baca: KPK Dalami Penghasilan Bupati Dodi Reza Alex Noerdin lewat Istri
“Pada tuntutan ini kami sampaikan juga hal-hal memberatkan maupun meringankan yang melekat pada diri maupun perbuatan terdakwa. Untuk hal memberatkan, yakni terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan hal meringankan yaitu terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan,” jelasnya.
Lihat Juga :