Legislator Palopo dan Barru Berkunjung ke DPRD Parepare Bahas Covid-19
Jum'at, 12 Juni 2020 - 15:35 WIB
Dalam sehari, DPRD Parepare menerima kunjungan rombongan legislator dari Kota Palopo dan Barru untuk membahas pengawasan anggaran covid-19. Foto/SINDOnews/Darwiaty Dalle
PAREPARE - Rombongan dari Anggota DPRD Kota Palopo dan DPRD Kabupaten Barru melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Gedung DPRD Kota Parepare . Kunjungan rombongan legislator dari dua daerah itu untuk membahas pengawasan anggaran penanganan covid-19 .
Dalam kunjungannya, anggota DPRD dari kedua daerah tersebut menanyakan ihwal pengawasan penanganan covid-19. Kunjungan kerja DPRD Barru dipimpin langsung Wakil Ketua Kamil. Sedangkan kunjungan DPRD Palopo dipimpin oleh Ketua Nurhaenih.
Saat menerima kunjungan tersebut, Ketua Pengawas Penanganan Covid-19 Parepare, Rudy Najamuddin, mengatakan anggaran untuk penanganan covid-19 di Parepare tahap pertama sebesar Rp8 miliar.
"Itu dipergunakan untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis, beli alat dan bahan, honor serta uang makan minum bagi tim gugus tugas," kata Rudy.
Rudy menambahkan pihaknya telah telah undang SKPD untuk berdiskusi mengenai penggunaan anggaran dan itu dianggap rasional.
"Terkait yang dipertanyakan teknis pelaksanaan sosialisasi, itu sepenuhnya dilaksanakan oleh sekretariat, DPRD hanya jadi narasumber, beda dengan reses, DPRD sebagai pelaksana," tandas Rudy.
Dalam kunjungannya, anggota DPRD dari kedua daerah tersebut menanyakan ihwal pengawasan penanganan covid-19. Kunjungan kerja DPRD Barru dipimpin langsung Wakil Ketua Kamil. Sedangkan kunjungan DPRD Palopo dipimpin oleh Ketua Nurhaenih.
Saat menerima kunjungan tersebut, Ketua Pengawas Penanganan Covid-19 Parepare, Rudy Najamuddin, mengatakan anggaran untuk penanganan covid-19 di Parepare tahap pertama sebesar Rp8 miliar.
"Itu dipergunakan untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis, beli alat dan bahan, honor serta uang makan minum bagi tim gugus tugas," kata Rudy.
Rudy menambahkan pihaknya telah telah undang SKPD untuk berdiskusi mengenai penggunaan anggaran dan itu dianggap rasional.
"Terkait yang dipertanyakan teknis pelaksanaan sosialisasi, itu sepenuhnya dilaksanakan oleh sekretariat, DPRD hanya jadi narasumber, beda dengan reses, DPRD sebagai pelaksana," tandas Rudy.
(tri)
tulis komentar anda