LaNyalla Dukung Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda
Rabu, 02 Februari 2022 - 15:46 WIB
Ditambahkannya, para pendiri bangsa sangat menyadari dan memahami Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras dan golongan. Sehingga para pendiri bangsa menyepakati bahwa mereka semua harus terwakili dalam satu wadah besar yang utuh di dalam negara ini yaitu Pancasila.
"Dan Pancasila yang menempatkan Ketuhanan, Kemanusian, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial sebagai falsafah bangsa telah merumuskan sistem tata negara Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. Inilah sistem tata negara yang paling sesuai dengan DNA asli bangsa ini," ucapnya lagi.
Ditegaskan LaNyalla, sistem Demokrasi Pancasila pun telah dirancang melalui mekanisme yang paling sesuai dengan watak dasar negara ini dengan adanya Lembaga Kedaulatan Rakyat yang mewakili semua kebhinekaan yang ada.
Karena itu, sebelum Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, MPR adalah Lembaga Tertinggi Negara, yang menjadi wadah kedaulatan tertinggi pemilik negara ini, yaitu semua rakyat atau semua elemen bangsa.
Di dalam MPR terdapat representasi partai politik melalui anggota DPR RI, representasi TNI-Polri melalui Fraksi ABRI, representasi daerah melalui anggota Utusan Daerah dan representasi golongan melalui anggota Utusan Golongan.
"Tetapi pikiran-pikiran luhur para pendiri bangsa tersebut telah hilang karena adanya Amandemen 20 tahun yang lalu. Dimana Konstitusi menempatkan Partai Politik sebagai penentu perjalanan bangsa dan kelompok non-partisan terpinggirkan," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, DPD RI terus menggugah kesadaran publik. Bahwa sistem tata negara Indonesia harus dikoreksi melalui Amandemen Konstitusi perubahan ke-5.
"Kita harus berani melakukan koreksi untuk mewujudkan tujuan hakiki dari lahirnya negara ini, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," paparnya.
Ketua DPD RI hadir bersama dua Senator asal Jawa Barat, Eni Sumarni dan Asep Hidayat, Dharma Setiawan (Kepri), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero.
Hadir juga dalam acara tersebut Ketua Gerakan Pilihan Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira, Pupuhu Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana, mantan anggota DPR RI Jabar, Ceu Popong Otje Djunjunan, tokoh Papua Kenius Kogoya.
"Dan Pancasila yang menempatkan Ketuhanan, Kemanusian, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial sebagai falsafah bangsa telah merumuskan sistem tata negara Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. Inilah sistem tata negara yang paling sesuai dengan DNA asli bangsa ini," ucapnya lagi.
Ditegaskan LaNyalla, sistem Demokrasi Pancasila pun telah dirancang melalui mekanisme yang paling sesuai dengan watak dasar negara ini dengan adanya Lembaga Kedaulatan Rakyat yang mewakili semua kebhinekaan yang ada.
Karena itu, sebelum Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, MPR adalah Lembaga Tertinggi Negara, yang menjadi wadah kedaulatan tertinggi pemilik negara ini, yaitu semua rakyat atau semua elemen bangsa.
Di dalam MPR terdapat representasi partai politik melalui anggota DPR RI, representasi TNI-Polri melalui Fraksi ABRI, representasi daerah melalui anggota Utusan Daerah dan representasi golongan melalui anggota Utusan Golongan.
"Tetapi pikiran-pikiran luhur para pendiri bangsa tersebut telah hilang karena adanya Amandemen 20 tahun yang lalu. Dimana Konstitusi menempatkan Partai Politik sebagai penentu perjalanan bangsa dan kelompok non-partisan terpinggirkan," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, DPD RI terus menggugah kesadaran publik. Bahwa sistem tata negara Indonesia harus dikoreksi melalui Amandemen Konstitusi perubahan ke-5.
"Kita harus berani melakukan koreksi untuk mewujudkan tujuan hakiki dari lahirnya negara ini, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," paparnya.
Ketua DPD RI hadir bersama dua Senator asal Jawa Barat, Eni Sumarni dan Asep Hidayat, Dharma Setiawan (Kepri), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero.
Hadir juga dalam acara tersebut Ketua Gerakan Pilihan Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira, Pupuhu Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana, mantan anggota DPR RI Jabar, Ceu Popong Otje Djunjunan, tokoh Papua Kenius Kogoya.
tulis komentar anda