Bertemu Ganjar Pranowo di Lampung, Kades dan Petani Tembakau Curhat
Sabtu, 22 Januari 2022 - 14:30 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Foto: Istimewa
LAMPUNG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bertemu dengan petani tembakau dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung, di Warkop Waw, Sukadhanam, Bandar Lampung.
Ganjar mengatakan, obrolan pertama yang dibahas mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021. Di sana, terdapat poin yang dirasa memberatkan para kepala desa.
"Hari ini kita di Lampung mendapatkan curhatan lagi yang pertama terkait dengan teman-teman kades. Mereka itu minta Perpres Nomor 104 direvisi terkait dengan anggaran dan prosentasenya musti dibuat," kata Ganjar di lokasi, Sabtu (22/1/2022).
Ganjar menyebut, ini bukanlah kali pertama para kades menyampaikan aspirasi terkait Perpres tersebut. Bahkan, di beberapa daerah terbukti tidak bisa mengaplikasikan minimal 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Tugas saya ya ikut mengawal, karena diberi amanah oleh kepala desa, agar ada revisi (Perpres 104/2021). Mungkin tidak harus minimal, lebih tepat lagi dalam kondisi COVID-19, diberi keleluasaan saja," terangnya.
"Tadi sudah saya langsung wa Pak Pratik (Menteri Sekretariat Negara atau Mensetneg). Nanti saya tunggu jawabannya progressnya sudah berjalan atau belum," tuturnya.
Lebih lanjut, Ganjar mengungkapkan hal kedua yang dibicarakan adalah kesejahteraan petani tembakau. Sebab, penyerapan tembakau langsung dari petani tidak terserap oleh pabrik dan harganya selalu jatuh.
Ganjar mengatakan, obrolan pertama yang dibahas mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021. Di sana, terdapat poin yang dirasa memberatkan para kepala desa.
"Hari ini kita di Lampung mendapatkan curhatan lagi yang pertama terkait dengan teman-teman kades. Mereka itu minta Perpres Nomor 104 direvisi terkait dengan anggaran dan prosentasenya musti dibuat," kata Ganjar di lokasi, Sabtu (22/1/2022).
Ganjar menyebut, ini bukanlah kali pertama para kades menyampaikan aspirasi terkait Perpres tersebut. Bahkan, di beberapa daerah terbukti tidak bisa mengaplikasikan minimal 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Tugas saya ya ikut mengawal, karena diberi amanah oleh kepala desa, agar ada revisi (Perpres 104/2021). Mungkin tidak harus minimal, lebih tepat lagi dalam kondisi COVID-19, diberi keleluasaan saja," terangnya.
"Tadi sudah saya langsung wa Pak Pratik (Menteri Sekretariat Negara atau Mensetneg). Nanti saya tunggu jawabannya progressnya sudah berjalan atau belum," tuturnya.
Lebih lanjut, Ganjar mengungkapkan hal kedua yang dibicarakan adalah kesejahteraan petani tembakau. Sebab, penyerapan tembakau langsung dari petani tidak terserap oleh pabrik dan harganya selalu jatuh.
tulis komentar anda