Pemprov Sulsel Menjaga Agar TPP ASN Tidak Terpangkas
Rabu, 10 Juni 2020 - 19:15 WIB
Pemprov Sulsel terus menjaga agar TPP ASN tidak terpangkas karena pandemi COVID-19 ini. Foto: Ilustrasi
MAKASSAR - Pemprov Sulsel berharap kondisi fiskal tahun ini ini berangsur-angsur membaik. Meski wabah virus Corona atau wabah COVID-19 membuat pendapatan atau penerimaan kas daerah menurun.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel , Junaedi Bakri mengaku, kondisi demikian turut mempengaruhi struktur belanja dalam APBD Pemprov Sulsel. Bahkan, bisa berdampak pada tambahan penghasilan pegawai (TPP) .
Edi, sapaan akrabnya, tak menampik TPP yang diberikan kepada PNS saat ini disesuaikan dengan pendapatan yang diterima. Jika kemampuan daerah anjlok, bukan tidak mungkin alokasi anggaran TPP bisa berkurang.
Namun dia menegaskan, langkah pemangkasan TPP belum dipikirkan. Edi berharap kondisi bisa segera normal, hingga kesejahteraan pegawai bisa terjaga dalam kondisi pandemi COVID-19 .
"Sampai saat ini memang belum dipikirkan, akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa TPP itu diberikan kepada pegawai negeri sipil disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," tutur Edi yang dihubungi Sindonews.
Dia memgaku, alokasi TPP tahun ini hampir sama dengan tahun sebelumnya sekitar Rp880 miliar. Meski Pemprov Sulsel melakukan refocussing anggaran untuk penanganan COVID-19 , anggaran belanja pegawai tidak terdampak kebijakan itu.
"Kita berharap bahwa kesinambungan fiskal Pemprov tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19 ini," kata Edi. Apalagi lanjut dia, kemampuan anggaran hingga saat ini masih relatif cukup baik.
Sebelumnya agenda refocussing anggaran untuk penanganan COVID-19 ditarget dialokasikan sebesar Rp500 miliar dalam untuk satu tahun anggaran. Namun yang terserap, baru sekitar Rp100 miliar.
"Sejauh ini baru sekitar Rp100 miliar lebih ditransfer. Kita tentu tetap upayakan kesejahteraan pegawai tak terganggu," jelasnya.
Ssbelumnya Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BPKAD Sulsel , Sakura menegaskan, agenda kebijakan refocussing anggaran diutamakan pada belanja kegiatan yang sifatnya nonprioritas. "Refocusing anggaran tidak berdampak pada belanja pegawai," sebut Sakura.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel , Junaedi Bakri mengaku, kondisi demikian turut mempengaruhi struktur belanja dalam APBD Pemprov Sulsel. Bahkan, bisa berdampak pada tambahan penghasilan pegawai (TPP) .
Edi, sapaan akrabnya, tak menampik TPP yang diberikan kepada PNS saat ini disesuaikan dengan pendapatan yang diterima. Jika kemampuan daerah anjlok, bukan tidak mungkin alokasi anggaran TPP bisa berkurang.
Namun dia menegaskan, langkah pemangkasan TPP belum dipikirkan. Edi berharap kondisi bisa segera normal, hingga kesejahteraan pegawai bisa terjaga dalam kondisi pandemi COVID-19 .
"Sampai saat ini memang belum dipikirkan, akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa TPP itu diberikan kepada pegawai negeri sipil disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," tutur Edi yang dihubungi Sindonews.
Dia memgaku, alokasi TPP tahun ini hampir sama dengan tahun sebelumnya sekitar Rp880 miliar. Meski Pemprov Sulsel melakukan refocussing anggaran untuk penanganan COVID-19 , anggaran belanja pegawai tidak terdampak kebijakan itu.
"Kita berharap bahwa kesinambungan fiskal Pemprov tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19 ini," kata Edi. Apalagi lanjut dia, kemampuan anggaran hingga saat ini masih relatif cukup baik.
Sebelumnya agenda refocussing anggaran untuk penanganan COVID-19 ditarget dialokasikan sebesar Rp500 miliar dalam untuk satu tahun anggaran. Namun yang terserap, baru sekitar Rp100 miliar.
"Sejauh ini baru sekitar Rp100 miliar lebih ditransfer. Kita tentu tetap upayakan kesejahteraan pegawai tak terganggu," jelasnya.
Ssbelumnya Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BPKAD Sulsel , Sakura menegaskan, agenda kebijakan refocussing anggaran diutamakan pada belanja kegiatan yang sifatnya nonprioritas. "Refocusing anggaran tidak berdampak pada belanja pegawai," sebut Sakura.
(agn)
tulis komentar anda