Legislator Perindo Sebut Mayoritas Anggota Dewan Supiori Papua Desak Sekwan Diberhentikan
Rabu, 05 Januari 2022 - 07:51 WIB
"Anggaran Sekretariat DPRD selama ini disusun sendiri oleh Sekwan dan Kasubag Anggaran. Tidak sekalipun mempresentasikan di depan 24 anggota DPRD Supiori," tegasnya.
Tidak hanya itu saja, seluruh anggota DPRD tidak mendapatkan data DPA dari 43 OPD atau dinas yang terdapat di Kabupaten Supiori. Akibatnya, para anggota DPRD tidak bisa menjalankan tugas dan fungsi dalam mengawasi penggunaan anggaran di Kabupaten Supiori.
"Kami tidak bisa menjalani fungsi anggota dewan dengan baik dalam mengawasi APBD, yang kemudian dipertanyakan oleh rakyat, karena tidak melakukan apa-apa. Kami juga tidak disiapkan tenaga ahli untuk bekerja dalam mempelajari materi-materi sidang," ungkapnya.
Dianulir
Pada Juni 2021 lalu, semua Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Supiori telah menandatangani surat pernyataan untuk meminta Bupati Supiori mengganti Sekwan, karena tidak becus dalam melayani anggota DPRD. Desakan agar Sekwan dicopot merupakan keinginan mayoritas anggota DPRD Kabupaten Supiori.
"Bupati menyetujui hal itu, dan langsung mengeluarkan SK pergantian Sekwan, tetapi Sekwan mengancam membawa masalah ini ke PTUN, sehingga Bupati membatalkan SK yang hanya berlaku satu hari saja," tegasnya.
Adapun, DPW Partai Perindo Papua mengapresiasi langkah yang dilakukan Ketua DPD Partai Perindo Supiori tersebut untuk melakukan perubahan di lingkup DPRD.
"Partai Perindo ingin ada perubahan yang sesuai visi misi untuk Indonesia sejahtera, sehingga kami tidak akan berdiam diri jika terjadi hal-hal yang tidak benar, yang menyangkut kepentingan rakyat," tegas Norlin.
Sementara, Ketua DPW Partai Perindo Papua Raflus Doranggi menuturkan pihaknya mendukung penuh langkah yang dilakukan Norlin dalam upaya menuntut keadilan untuk seluruh anggota DPRD di Supiori.
"Tuntutan perlu adanya pergantian Sekwan dan Kasubag Anggaran agar DPRD Supiori lebih profesional dan paham tentang tupoksinya, sehingga para anggota dewan bisa bekerja dan melaksanakan agenda mereka dengan baik," imbuh Raflus.
Tidak hanya itu saja, seluruh anggota DPRD tidak mendapatkan data DPA dari 43 OPD atau dinas yang terdapat di Kabupaten Supiori. Akibatnya, para anggota DPRD tidak bisa menjalankan tugas dan fungsi dalam mengawasi penggunaan anggaran di Kabupaten Supiori.
"Kami tidak bisa menjalani fungsi anggota dewan dengan baik dalam mengawasi APBD, yang kemudian dipertanyakan oleh rakyat, karena tidak melakukan apa-apa. Kami juga tidak disiapkan tenaga ahli untuk bekerja dalam mempelajari materi-materi sidang," ungkapnya.
Dianulir
Pada Juni 2021 lalu, semua Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Supiori telah menandatangani surat pernyataan untuk meminta Bupati Supiori mengganti Sekwan, karena tidak becus dalam melayani anggota DPRD. Desakan agar Sekwan dicopot merupakan keinginan mayoritas anggota DPRD Kabupaten Supiori.
"Bupati menyetujui hal itu, dan langsung mengeluarkan SK pergantian Sekwan, tetapi Sekwan mengancam membawa masalah ini ke PTUN, sehingga Bupati membatalkan SK yang hanya berlaku satu hari saja," tegasnya.
Adapun, DPW Partai Perindo Papua mengapresiasi langkah yang dilakukan Ketua DPD Partai Perindo Supiori tersebut untuk melakukan perubahan di lingkup DPRD.
"Partai Perindo ingin ada perubahan yang sesuai visi misi untuk Indonesia sejahtera, sehingga kami tidak akan berdiam diri jika terjadi hal-hal yang tidak benar, yang menyangkut kepentingan rakyat," tegas Norlin.
Sementara, Ketua DPW Partai Perindo Papua Raflus Doranggi menuturkan pihaknya mendukung penuh langkah yang dilakukan Norlin dalam upaya menuntut keadilan untuk seluruh anggota DPRD di Supiori.
"Tuntutan perlu adanya pergantian Sekwan dan Kasubag Anggaran agar DPRD Supiori lebih profesional dan paham tentang tupoksinya, sehingga para anggota dewan bisa bekerja dan melaksanakan agenda mereka dengan baik," imbuh Raflus.
tulis komentar anda