Bupati Simalungun Diduga Semena-mena Nonjobkan Pejabat, Mendagri Minta Klarifikasi
Minggu, 26 Desember 2021 - 23:13 WIB
Bupati Simalungun Radiapoh H Sinaga saat memimpin apel di Halaman kantor bupati. (Insert) surat Mendagri melalui Otoda meminta gubernur melakukan klarifikasi. Foto: Istimewa
SIMALUNGUN - Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Simalungun terancam dibatalkan.
Pasalnya, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Gubsu Edy Rahmayadi, sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk meminta klarifikasi kepada bupati Simalungun.
Hal itu merupakan buntut laporan yang disampaikan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nasdem terkait dugaan tindakan semena-mena yang dilakukan bupati terhadap 18 pejabat yang dinonjobkan pada proses uji kompetensi atau job fit.
Informasi yang diperoleh Sindonews, Minggu (26/12/2021) , Mendagri atas nama Dirjen Otda, melalui suratnya nomor 800/8433/OTDA tertanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani Dirjen Otda Akmal Malik meminta Gubernur Sumatera Utara (Sumut) melakukan klarifikasi kepada Bupati Simalungun Radiapoh H Sinaga terkait mutasi dan penonjoban 18 pejabat eselon II pasca uji komptensi atau Job Fit yang dilaksanakan Oktober 2021 lalu.
Dalam surat itu, Gubernur Sumut juga diminta melaporkan hasil klarifikasi yang dilakukan kepada Menteri Dalam Negeri.
Untuk diketahui meski Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengakui adanya aturan yang dilanggar terkait penonjoban 18 pejabat eselon II Pemkab Simalungun pada 1 November 2021 lalu, namun rekomendasi pelaksanaa seleksi terbuka juga dikeluarkan KASN dengan menerbitkan surat nomor B-4384/KASN/12/2021 tertanggal 2 Desember 2021 tentang rekomendasi rencana seleksi JPT Pratama di lingkungan Pemkab Simalungun.
Bahkan proses seleksi terbuka yang dimulai 6-21 Desember 2021 lalu sudah selesai dan hasilnya sudah diumumkan.
Pasalnya, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Gubsu Edy Rahmayadi, sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk meminta klarifikasi kepada bupati Simalungun.
Hal itu merupakan buntut laporan yang disampaikan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nasdem terkait dugaan tindakan semena-mena yang dilakukan bupati terhadap 18 pejabat yang dinonjobkan pada proses uji kompetensi atau job fit.
Informasi yang diperoleh Sindonews, Minggu (26/12/2021) , Mendagri atas nama Dirjen Otda, melalui suratnya nomor 800/8433/OTDA tertanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani Dirjen Otda Akmal Malik meminta Gubernur Sumatera Utara (Sumut) melakukan klarifikasi kepada Bupati Simalungun Radiapoh H Sinaga terkait mutasi dan penonjoban 18 pejabat eselon II pasca uji komptensi atau Job Fit yang dilaksanakan Oktober 2021 lalu.
Dalam surat itu, Gubernur Sumut juga diminta melaporkan hasil klarifikasi yang dilakukan kepada Menteri Dalam Negeri.
Untuk diketahui meski Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengakui adanya aturan yang dilanggar terkait penonjoban 18 pejabat eselon II Pemkab Simalungun pada 1 November 2021 lalu, namun rekomendasi pelaksanaa seleksi terbuka juga dikeluarkan KASN dengan menerbitkan surat nomor B-4384/KASN/12/2021 tertanggal 2 Desember 2021 tentang rekomendasi rencana seleksi JPT Pratama di lingkungan Pemkab Simalungun.
Bahkan proses seleksi terbuka yang dimulai 6-21 Desember 2021 lalu sudah selesai dan hasilnya sudah diumumkan.
tulis komentar anda