16 dari 24 DPC Sepakat Tolak LPj Ni'matullah di Musda Demokrat Sulsel
Rabu, 22 Desember 2021 - 12:47 WIB
Ia melanjutkan perintah DPP agar melaksanakan validasi pengurus DPD pun tidak dilaksanakan, padahal pengurus DPD Demokrat Sulsel sudah banyak yang tidak aktif. "Parahnya lagi, DPD Demokrat Sulsel tidak pernah melantik pengurus DPC di semua kabupaten/kota di Sulsel, kecuali DPC Kota Makassar," tuturnya.
Konsolidasi dan validitas kepengurusan DPC, DPAC sampai ranting pun diketahui tidak terkawal dan terverivikasi, baik secara administratif maupun faktual. Termasuk koordinasi dan konsolidasi, meski hanya berupa delegasi pun jarang dilakukan.
Nasyit melanjutkan alasan ketiga, transparansi pengelolaan dan penggunaan anggaran Demokrat Sulsel yang kurang baik. Pendapatan dan penggunaan anggaran partai tidak pernah dipertanggungjawabkan di internal pengurus, termasuk laporan keuangan setiap kegiatan yang dibentuk secara adhock dalam kepanitian partai.
"Termasuk pemanfaatan bantuan anggaran partai dari pemerintah agar dipergunakan untuk pendidikan politik, baik untuk pengurus maupun masyarakat tidak direncanakan secara reguler dan pelaksanaannya sangat minim," jelasnya.
Alasan terakhir atau keempat, Nasyit menyebut Ulla dinilai gagal menjaga solidaritas internal partai terkait kasus KLB. Keterlibatan 5 DPC Demokrat Sulsel terdaftar dalam forum KLB di Sumut adalah fakta kegagalan komunikasi dalam kepemimpinan Ulla.
"Pembiaran 5 DPC Demokrat Sulsel terdaftar dalam forum KLB di Sumut dapat dinilai bahwa saudara Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel pada dasarnya tidak secara total menjaga eksistensi kepemimpinan AHY sebagai Ketum DPP Demokrat yang sah di saat dinamika proses KLB terjadi di Sumut," terangnya.
Lebih jauh, Nasyit mengungkapkan sama sekali tidak ada sentimen pribadi terkait keinginan pihaknya bersama belasan DPC lain untuk menolak LPj Ketua DPD Demokrat Sulsel . Semuanya demi perbaikan dan kebangkitan Demokrat Sulsel, apalagi menghadapi Pemilu 2024.
Konsolidasi dan validitas kepengurusan DPC, DPAC sampai ranting pun diketahui tidak terkawal dan terverivikasi, baik secara administratif maupun faktual. Termasuk koordinasi dan konsolidasi, meski hanya berupa delegasi pun jarang dilakukan.
Nasyit melanjutkan alasan ketiga, transparansi pengelolaan dan penggunaan anggaran Demokrat Sulsel yang kurang baik. Pendapatan dan penggunaan anggaran partai tidak pernah dipertanggungjawabkan di internal pengurus, termasuk laporan keuangan setiap kegiatan yang dibentuk secara adhock dalam kepanitian partai.
"Termasuk pemanfaatan bantuan anggaran partai dari pemerintah agar dipergunakan untuk pendidikan politik, baik untuk pengurus maupun masyarakat tidak direncanakan secara reguler dan pelaksanaannya sangat minim," jelasnya.
Alasan terakhir atau keempat, Nasyit menyebut Ulla dinilai gagal menjaga solidaritas internal partai terkait kasus KLB. Keterlibatan 5 DPC Demokrat Sulsel terdaftar dalam forum KLB di Sumut adalah fakta kegagalan komunikasi dalam kepemimpinan Ulla.
"Pembiaran 5 DPC Demokrat Sulsel terdaftar dalam forum KLB di Sumut dapat dinilai bahwa saudara Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel pada dasarnya tidak secara total menjaga eksistensi kepemimpinan AHY sebagai Ketum DPP Demokrat yang sah di saat dinamika proses KLB terjadi di Sumut," terangnya.
Lebih jauh, Nasyit mengungkapkan sama sekali tidak ada sentimen pribadi terkait keinginan pihaknya bersama belasan DPC lain untuk menolak LPj Ketua DPD Demokrat Sulsel . Semuanya demi perbaikan dan kebangkitan Demokrat Sulsel, apalagi menghadapi Pemilu 2024.
Lihat Juga :