Kades di Kobar Tersangkut Masalah Hukum, Pemkab Harus Berikan Pendampingan Kinerja

"Kita harapkan dari Inspektorat agar melakukan pengawasan dengan baik agar proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan benar, sehingga tidak ada lagi kades kita yang terjerumus dan teejerat hukum," ungkapnya.

Gozali mengungkapkanjikapada tahun anggaran 2021, inspektorat telah diberi anggaran sebanyak 0,75 persen dari APBD Kobar, dan itu cukup besar untuk mereka melakukan pengawasan di lapangan.

"Maka diharapkan Inspektorat tidak ada alasan lagi untuk tidak turun ke lapangan melakukan pengawasan, agar Kades dapat menjalankan kinerjanya dengan baik, serta tidak melanggar," pungkasnya. Baca Juga: Pemulung di Pematangsiantar Mendadak Tewas saat Duduk di Trotoar.