Integrasi dan Digitalisasi Jadi Kunci Kebangkitan Ekonomi Jawa Timur
Rabu, 17 November 2021 - 19:53 WIB
Webinar Road to IDC (Indonesia Digital Conference) Jawa Timur bertema Digitalisasi, Kunci Akselerasi Jawa Timur Bangkit yang diselenggarakan secara daring oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Rabu (17/11/2021).Foto/ist
SURABAYA - Digitalisasi menjadi kata kunci di sektor publik dan dunia usaha. Ini perlu diperkuat dengan integrasi sistem, sehingga mengubah tabiat dan perilaku dari paper-based (berbasis kertas) menjadi paperless (hemat kertas).
Demikian benang merah acara Road to IDC (Indonesia Digital Conference) Jawa Timur bertema “Digitalisasi, Kunci Akselerasi Jawa Timur Bangkit” yang diselenggarakan secara daring oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Rabu (17/11/2021).
Baca juga: Razia Lapas Sidoarjo, Petugas Amankan Kompor hingga Kartu Permainan
Narasumber yang hadir adalah Bupati Bojonegoro Dr. Hj. Anna Mu’awanah, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Timur Arumi Bachsin, Head of Small Medium Enterprise Partnership Programme PT. Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya Muhammad Fikser. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menjadi pembicara kunci.
Dalam paparannya, Emil mengungkap masih terjadi upaya digitalisasi tanpa melakukan perubahan proses bisnis. "Sekarang orang bisa melakukan aplikasi online, masuk meja depan. Karena proses tidak dibuat lebih sederhana, akhirnya numpuk di meja depan,” ujarnya.
Ia ini terjadi karena aplikasi membuat banyak orang lebih mudah mengakses, tapi layanan yang dirasakan tetap lambat. Karena informasi layanan lanjutan tidak disampaikan dengan jelas. “Ini yang menyebabkan masyarakat tak antusias terhadap opsi digital. Mereka tidak yakin apakah akan dilayani," katanya.
Emil menyebut, pekerjaan rumah pemerintah adalah menjadikan digitalisasi bukan sebagai kosmetik belaka. "Proses bisnis kita masih paper-based, bukan paperless. Sering proses digital mempersulit, bukan mempermudah. Aspek kemudahan dan kesederhanaan harus dipikirkan saat kita mendigitalisasi proses," jelasnya.
Baca juga: China Mendominasi Impor Jawa Timur
Emil mencontohkan, masih diperlukannya fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk saat mengurus sesuatu. "Seharusnya itu sudah ada di data base pemerintah. Buat apa diulang-ulang? Saya bilang begini karena kita masih berproses. Tapi di sisi lain kita harus hargai proses ke sana," katanya.
Demikian benang merah acara Road to IDC (Indonesia Digital Conference) Jawa Timur bertema “Digitalisasi, Kunci Akselerasi Jawa Timur Bangkit” yang diselenggarakan secara daring oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Rabu (17/11/2021).
Baca juga: Razia Lapas Sidoarjo, Petugas Amankan Kompor hingga Kartu Permainan
Narasumber yang hadir adalah Bupati Bojonegoro Dr. Hj. Anna Mu’awanah, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Timur Arumi Bachsin, Head of Small Medium Enterprise Partnership Programme PT. Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya Muhammad Fikser. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menjadi pembicara kunci.
Dalam paparannya, Emil mengungkap masih terjadi upaya digitalisasi tanpa melakukan perubahan proses bisnis. "Sekarang orang bisa melakukan aplikasi online, masuk meja depan. Karena proses tidak dibuat lebih sederhana, akhirnya numpuk di meja depan,” ujarnya.
Ia ini terjadi karena aplikasi membuat banyak orang lebih mudah mengakses, tapi layanan yang dirasakan tetap lambat. Karena informasi layanan lanjutan tidak disampaikan dengan jelas. “Ini yang menyebabkan masyarakat tak antusias terhadap opsi digital. Mereka tidak yakin apakah akan dilayani," katanya.
Emil menyebut, pekerjaan rumah pemerintah adalah menjadikan digitalisasi bukan sebagai kosmetik belaka. "Proses bisnis kita masih paper-based, bukan paperless. Sering proses digital mempersulit, bukan mempermudah. Aspek kemudahan dan kesederhanaan harus dipikirkan saat kita mendigitalisasi proses," jelasnya.
Baca juga: China Mendominasi Impor Jawa Timur
Emil mencontohkan, masih diperlukannya fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk saat mengurus sesuatu. "Seharusnya itu sudah ada di data base pemerintah. Buat apa diulang-ulang? Saya bilang begini karena kita masih berproses. Tapi di sisi lain kita harus hargai proses ke sana," katanya.
tulis komentar anda