Bupati Simalungun Pastikan Warga Terdampak Covid 19 Dapat Bantuan
Rabu, 22 April 2020 - 13:15 WIB
Bupati Simalungun JR Saragih saat memberikan arahan kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19. Foto/Sindonews.com/Ist
SIMALUNGUN - Bupati Simalungun JR Saragih memastikan bantuan kepada warga yang terdampak pandemi Covid 19 segera disalurkan.
Melalui Sekdakab Simalungun Mixnon Andreas Simamora didampingi humas Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19,bupati JR Saragih mengatakan, pemerintah daerah saat ini sedang melakukan verifikasi data warga penerima bantuan, sehingga penyalurannya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Menurut Mixnon, ada sekitar 150.000 warga terdampak pandemi Covid 19 yang diprioritaskan akan menerima bantuan dari pemerintah kabupaten provinsi dan pusat. (Baca juga: Brimob Polda Sumut Berbagi Makan Malam Gratis )
Sesuai Data Terpadu Keluarga Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu (BDT) jumlah warga miskin atau tidak mampu, sebanyak 83 ribu orang,dan pemberian bantuannya akan ditanggulangi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat.
Sedangkan warga tidak mampu yang terdampak Covid 19,akibat kehilangan pekerjaan akibat di PHK,atau dirumahkan, usahanya tutup, sehingga perekonomiannya terpuruk,sebanyak 71 ribi orang.
"Bupati JR Saragih sudah memastikan, bantuan dari Pemkab Simalungun kepada warga yang terdampak Covid 19 di luar dari yang sudah terdata di DTKS akan segera disalurkan, memang pemerintah daerah harus ekstra hati-hati dalam menentukan penerima bantuan supaya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih atau bantuan yang diterima warga jadi double,sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak menerimanya," ujar Mixnon.
Dia menambahkan, bantuan berupa sembako atau dalam bentuk lainnya, bagi warga tidak mampu terdampak Covid 19 yang tidak terdata dalam DTKS, selain berasal dari Pemkab Simalungun juga berasal dari pemerintah desa atau bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
Humas Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19 Simalungun Akmal H Siregar menambahkan, saat ini pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sedang melakukan verifikasi data penerima bantuan dari Pemkab Simalungun, sehingga penerima bantuannya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
"Saat ini camat dan kepala desa sedang melakukan verifikasi data untuk penerima bantuan dari Pemkab Simalungun, karena penentuan penerima bantuan membutuhkan ketelitian sehingga tim harus bekerja dengan hati-hati, sehingga tidak tumpang tindih, sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, namun masih menerima bantuan dari pemerintah daerah, ketelitian pendataan untuk menghindari penyimpangan penyalurannya," kata Akmal.
Melalui Sekdakab Simalungun Mixnon Andreas Simamora didampingi humas Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19,bupati JR Saragih mengatakan, pemerintah daerah saat ini sedang melakukan verifikasi data warga penerima bantuan, sehingga penyalurannya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Menurut Mixnon, ada sekitar 150.000 warga terdampak pandemi Covid 19 yang diprioritaskan akan menerima bantuan dari pemerintah kabupaten provinsi dan pusat. (Baca juga: Brimob Polda Sumut Berbagi Makan Malam Gratis )
Sesuai Data Terpadu Keluarga Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu (BDT) jumlah warga miskin atau tidak mampu, sebanyak 83 ribu orang,dan pemberian bantuannya akan ditanggulangi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat.
Sedangkan warga tidak mampu yang terdampak Covid 19,akibat kehilangan pekerjaan akibat di PHK,atau dirumahkan, usahanya tutup, sehingga perekonomiannya terpuruk,sebanyak 71 ribi orang.
"Bupati JR Saragih sudah memastikan, bantuan dari Pemkab Simalungun kepada warga yang terdampak Covid 19 di luar dari yang sudah terdata di DTKS akan segera disalurkan, memang pemerintah daerah harus ekstra hati-hati dalam menentukan penerima bantuan supaya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih atau bantuan yang diterima warga jadi double,sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak menerimanya," ujar Mixnon.
Dia menambahkan, bantuan berupa sembako atau dalam bentuk lainnya, bagi warga tidak mampu terdampak Covid 19 yang tidak terdata dalam DTKS, selain berasal dari Pemkab Simalungun juga berasal dari pemerintah desa atau bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
Humas Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19 Simalungun Akmal H Siregar menambahkan, saat ini pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sedang melakukan verifikasi data penerima bantuan dari Pemkab Simalungun, sehingga penerima bantuannya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
"Saat ini camat dan kepala desa sedang melakukan verifikasi data untuk penerima bantuan dari Pemkab Simalungun, karena penentuan penerima bantuan membutuhkan ketelitian sehingga tim harus bekerja dengan hati-hati, sehingga tidak tumpang tindih, sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, namun masih menerima bantuan dari pemerintah daerah, ketelitian pendataan untuk menghindari penyimpangan penyalurannya," kata Akmal.
(nfl)
tulis komentar anda