Apakah Surabaya Siap New Normal? Ini Penjelasan Sosiolog
Kamis, 04 Juni 2020 - 14:08 WIB
Normal baru di Kota Surabaya, masih jadi perdebatan. Foto/Ilustrasi
SURABAYA - Persiapan era normal baru di Kota Surabaya masih menjadi perdebatan panjang. Sampai perpanjangan PSBB tahap ketiga, jumlah warga yang terpapar COVID-19 terus naik. Butuh kesiapan panjang sebelum menyambut new normal di Kota Pahlawan.
(Baca juga: Gempa Sesar Besar Sumatera, Rumah Warga Alami Kerusakan )
Sosiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Bagong Suyanto menuturkan, masyarakat di daerah mana pun belum dalam menghadapi new normal termasuk masyarakat Kota Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang sulit untuk memenuhi protokol kesehatan terutama masyarakat di daerah padat penduduk.
Ia melanjutkan, pendekatan yang dikembangkan pemerintah selama ini lebih banyak pada pendekatan yang sifatnya ancaman hukuman atau regulasi. Di mana jika dilihat keadaan masyarakat saat ini lebih membutuhkan pendekatan alternatif dengan basis reward atau insentif pada masyarakat.
"Jadi mestinya, kalau memang mau menyiapkan masyarakat menyambut era new normal. Pemerintah harus siap dengan berbagai alternatif pendekatan yang tidak menghomogenisasi seluruh masyarakat Surabaya dengan satu pendekatan itu," ungkapnya.
(Baca juga: Perbanyak Tes Swab, Maksimalkan Laboratorium di BBTKLPP )
Guru besar sosiologi Unair ini menambahkan, persoalan saat ini adalah cara memfasilitasi dan mempercepat kesiapan masyarakat. Hal itu supaya kesiapan masyarakat dalam merespon new normal tidak gagap atau tidak ketinggalan dan bahkan bisa mengancam keselamatan.
"Tapi perlu begini, jangan hanya menjelaskan arti penting new normal itu dari segi medis artinya mengancam keselamatan nyawa dan sebagainya. Justru itu pemerintah itu harus menggeser, selama ini kan kepada medis dan ekonomi, sosialnya kan belum digarap. Sekarang kan butuh fokus penangan untuk COVID-19 ini sosial juga harus diperhatikan, harus mau membantu kesiapan masyarakat ke arah sana," jelasnya.
Cara itu, katanya, ada penekanan pendekatan yang digunakan dalam menghadapi new normal tidak dihommogenisasi atau disamaratakan. Pemerintah juga harus merangkul kelompok masyarakat sebagai support sistem. Dan juga, salah satu fokus pemerintah yaitu memiliki skala prioritas dengan memilih kelompok-kelompok yang harus diprioritaskan.
(Baca juga: Gempa Sesar Besar Sumatera, Rumah Warga Alami Kerusakan )
Sosiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Bagong Suyanto menuturkan, masyarakat di daerah mana pun belum dalam menghadapi new normal termasuk masyarakat Kota Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang sulit untuk memenuhi protokol kesehatan terutama masyarakat di daerah padat penduduk.
Ia melanjutkan, pendekatan yang dikembangkan pemerintah selama ini lebih banyak pada pendekatan yang sifatnya ancaman hukuman atau regulasi. Di mana jika dilihat keadaan masyarakat saat ini lebih membutuhkan pendekatan alternatif dengan basis reward atau insentif pada masyarakat.
"Jadi mestinya, kalau memang mau menyiapkan masyarakat menyambut era new normal. Pemerintah harus siap dengan berbagai alternatif pendekatan yang tidak menghomogenisasi seluruh masyarakat Surabaya dengan satu pendekatan itu," ungkapnya.
(Baca juga: Perbanyak Tes Swab, Maksimalkan Laboratorium di BBTKLPP )
Guru besar sosiologi Unair ini menambahkan, persoalan saat ini adalah cara memfasilitasi dan mempercepat kesiapan masyarakat. Hal itu supaya kesiapan masyarakat dalam merespon new normal tidak gagap atau tidak ketinggalan dan bahkan bisa mengancam keselamatan.
"Tapi perlu begini, jangan hanya menjelaskan arti penting new normal itu dari segi medis artinya mengancam keselamatan nyawa dan sebagainya. Justru itu pemerintah itu harus menggeser, selama ini kan kepada medis dan ekonomi, sosialnya kan belum digarap. Sekarang kan butuh fokus penangan untuk COVID-19 ini sosial juga harus diperhatikan, harus mau membantu kesiapan masyarakat ke arah sana," jelasnya.
Cara itu, katanya, ada penekanan pendekatan yang digunakan dalam menghadapi new normal tidak dihommogenisasi atau disamaratakan. Pemerintah juga harus merangkul kelompok masyarakat sebagai support sistem. Dan juga, salah satu fokus pemerintah yaitu memiliki skala prioritas dengan memilih kelompok-kelompok yang harus diprioritaskan.
(eyt)
tulis komentar anda