Lanjutkan Proyek Pedestrian, Putusan Dinas PU Tunda Proyek RS Dipertanyakan

Lebih lanjut, hal ini beralasan lantaran dari sisi urgensi keberadaan RS memang lebih dibutuhkan masyarakat disituasi pademi daripada jalur pedestrian, apalagi dengan sikap menunda akan membuat hal ini semakin lama padahal persoalan kebutuhan RS menurutnya perlu disiapkan dari sekarang, karena tidak ada yang tau pasti pandemi ini akan selama dan seperti apa ke depan.

"Nda tepat (proyek) harusnya dia berpikir yang urgensi, yang menjadi prioritas dilihat apa yang penting itu yang kita anggarkan, kan SKPD yang tentukan," ujar Legislator Golkar ini.

Selain itu dari sisi anggaran justru dianggap Suharmika lebih tidak rasional lantaran penganggaran pada jalur pedestrian lebih tinggi ketimbang melanjutkan pembangunan RS tersebut.

"Kita udah monev bisa ditindaklanjuti, anggarannya itu (RS) nda sebesar pedestrian, Rp100 miliar lebih pedestrian yang paling besar di PU , kita minta dijadikan catatan apakah urgensinya. padahal (lebih) urgen RS dan jalan lingkungan," katanya.

Suharmika menekankan hal ini bisa menjadi pertanyaan penting mengapa proyek pedestrian lebih diutamakan.

Desakan untuk kembali melanjutkan kedua proyek RS tersebut sebelumnya juga telah dilayangkan oleh Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar Abdi Asmara, dia menekankan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya dipegang oleh Dinas PU sendiri dan pihak DPRD pun telah merekomendasikannya.

Abdi membeberkan bahwa masih ada anggaran yang dikantongi Dinas PU Makassar sebesar Rp388 milliar dari hasil refocusing anggaran yang hampir Rp700 milliar.