Jelang Audit, Ridwan Kamil Paparkan Progres Vaksinasi COVID-19 ke BPK
Senin, 11 Oktober 2021 - 20:11 WIB
Kang Emil mengatakan, ke depan, vaksinasi akan difokuskan di wilayah aglomerasi seperti Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) dan Bandung Raya. Di Bodebek, vaksinasi difokuskan di Kabupaten Bogor. Sedangkan di Bandung Raya, daerah yang menjadi perhatian Pemprov Jabar adalah Kabupaten Bandung Barat.
"Sekarang kami ditargetkan aglomerasi dulu. Bodebek dan Bandung Raya," kata Kang Emil.
Terkait pendidikan vokasi, lanjut Kang Emil, Pemprov Jabar terus mendorong agar dunia industri dapat masuk ke dalam kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), agar para lulusan SMK bisa siap kerja.
Pasalnya, kata Kang Emil, lulusan SMK merupakan penyumbang paling tinggi angka pengangguran di Jabar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK mencapai 14,87 persen pada Februari 2021.
"Jawa Barat sudah melakukan persiapan beradaptasi karena penyumbang pengangguran tertinggi itu lulusan SMK. Padahal, SMK itu didesain untuk cepat kerja. Kedua kami melakukan terobosan-terobosan dengan mengajak industri untuk mewarnai kurikulum SMK. Ada SMK kurikulum Shopee," kata Kang Emil.
Selain itu, menurut Kang Emil, SMK juga harus mulai meninggalkan hal-hal dan kebiasaan yang sudah tidak relevan dengan dunia kerja. Mengingat saat ini, Indonesia sedang mengalami salah satu disrupsi industri digital 4.0.
Menurut Kang Emil, disrupsi industri 4.0 ini akan menghilangkan sekitar 75 juta pekerjaan yang sifatnya rutin. Beberapa contoh pekerjaan yang bisa hilang dan digantikan, seperti pegawai entri data, pegawai pembukuan akuntansi, Sekretaris Administrasi dan Eksekutif, hingga pekerja pos.
Di sisi lain, akan ada 133 juta pekerjaan baru, seperti analis dan ilmuwan, spesialis big data, spesialis teknologi baru, dan jasa layanan teknologi informasi.
"Pertama kita ada dua disrupsi pertama disrupsi 4.0 dan COVID. Di mana-mana yang namanya disrupsi ada dua, kita kalah atau kita beradaptasi," katanya.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar, Agus Khotib mendukung terciptanya herd immunity pada akhir 2021. Karena itu, BPK Jabar akan melakukan audit vaksin mulai dari hulunya dalam hal ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bio Farma untuk menanyakan terkait dengan distribusi dan penyediaan vaksin.
"Sekarang kami ditargetkan aglomerasi dulu. Bodebek dan Bandung Raya," kata Kang Emil.
Terkait pendidikan vokasi, lanjut Kang Emil, Pemprov Jabar terus mendorong agar dunia industri dapat masuk ke dalam kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), agar para lulusan SMK bisa siap kerja.
Pasalnya, kata Kang Emil, lulusan SMK merupakan penyumbang paling tinggi angka pengangguran di Jabar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK mencapai 14,87 persen pada Februari 2021.
"Jawa Barat sudah melakukan persiapan beradaptasi karena penyumbang pengangguran tertinggi itu lulusan SMK. Padahal, SMK itu didesain untuk cepat kerja. Kedua kami melakukan terobosan-terobosan dengan mengajak industri untuk mewarnai kurikulum SMK. Ada SMK kurikulum Shopee," kata Kang Emil.
Selain itu, menurut Kang Emil, SMK juga harus mulai meninggalkan hal-hal dan kebiasaan yang sudah tidak relevan dengan dunia kerja. Mengingat saat ini, Indonesia sedang mengalami salah satu disrupsi industri digital 4.0.
Menurut Kang Emil, disrupsi industri 4.0 ini akan menghilangkan sekitar 75 juta pekerjaan yang sifatnya rutin. Beberapa contoh pekerjaan yang bisa hilang dan digantikan, seperti pegawai entri data, pegawai pembukuan akuntansi, Sekretaris Administrasi dan Eksekutif, hingga pekerja pos.
Di sisi lain, akan ada 133 juta pekerjaan baru, seperti analis dan ilmuwan, spesialis big data, spesialis teknologi baru, dan jasa layanan teknologi informasi.
"Pertama kita ada dua disrupsi pertama disrupsi 4.0 dan COVID. Di mana-mana yang namanya disrupsi ada dua, kita kalah atau kita beradaptasi," katanya.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar, Agus Khotib mendukung terciptanya herd immunity pada akhir 2021. Karena itu, BPK Jabar akan melakukan audit vaksin mulai dari hulunya dalam hal ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bio Farma untuk menanyakan terkait dengan distribusi dan penyediaan vaksin.
tulis komentar anda