Jelang Audit, Ridwan Kamil Paparkan Progres Vaksinasi COVID-19 ke BPK

BANDUNG - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) akan melaksanakan audit terkait pelaksanaan program vaksinasi tahun anggaran (TA) 2021 di Provinsi Jawa Barat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil melaporkan progress pelaksanaan program vaksinasi kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jabar, Agus Khotib dalam dalam Entry Meeting Pemeriksaan BPK Perwakilan Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (11/10/2021).


Selain melaporkan progress pelaksanaan vaksinasi, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu juga menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja kepada BPK.

Dalam kesempatan itu, Kang Emil menyebut bahwa kecepatan vaksinasi harian di Jabar menjadi yang paling tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) per 7 Oktober 2021, kecepatan rata-rata vaksinasi harian di Jabar sudah mencapai 273.675 dosis per hari.

Sedangkan realisasi vaksinasi Jabar per 10 Oktober 2021 adalah 26.703.228 dosis. Untuk mencapai target herd immunity pada 31 Desember, Jabar masih harus meningkatkan kecepatan rata-rata penyuntikan menjadi 589.728 dosis per hari.



"Karena kami penduduknya paling besar dibandingkan Jakarta. Kemudian fasilitas pusat ngumpulnya di sana, dikasih vaksinnya sama. Kalau vaksin kita mau selesai sesuai target di Desember, kami butuh 15 juta dosis vaksin per bulan," ujar Kang Emil.

"Sampai Oktober baru dikasih 30 juta dari seharusnya dikasih 75 juta vaksin. Kalau vaksinnya 15 juta dan kecepatan kami 500.000 per hari dapat kekejar. Realitanya, kami tidak dapat 15 juta per bulan, kami pernah tes sampai 450.000-an dalam sehari," sambung Kang Emil.

Kang Emil mengatakan, ke depan, vaksinasi akan difokuskan di wilayah aglomerasi seperti Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) dan Bandung Raya. Di Bodebek, vaksinasi difokuskan di Kabupaten Bogor. Sedangkan di Bandung Raya, daerah yang menjadi perhatian Pemprov Jabar adalah Kabupaten Bandung Barat.

"Sekarang kami ditargetkan aglomerasi dulu. Bodebek dan Bandung Raya," kata Kang Emil.

Terkait pendidikan vokasi, lanjut Kang Emil, Pemprov Jabar terus mendorong agar dunia industri dapat masuk ke dalam kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), agar para lulusan SMK bisa siap kerja.

Pasalnya, kata Kang Emil, lulusan SMK merupakan penyumbang paling tinggi angka pengangguran di Jabar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK mencapai 14,87 persen pada Februari 2021.

"Jawa Barat sudah melakukan persiapan beradaptasi karena penyumbang pengangguran tertinggi itu lulusan SMK. Padahal, SMK itu didesain untuk cepat kerja. Kedua kami melakukan terobosan-terobosan dengan mengajak industri untuk mewarnai kurikulum SMK. Ada SMK kurikulum Shopee," kata Kang Emil.

Selain itu, menurut Kang Emil, SMK juga harus mulai meninggalkan hal-hal dan kebiasaan yang sudah tidak relevan dengan dunia kerja. Mengingat saat ini, Indonesia sedang mengalami salah satu disrupsi industri digital 4.0.

Menurut Kang Emil, disrupsi industri 4.0 ini akan menghilangkan sekitar 75 juta pekerjaan yang sifatnya rutin. Beberapa contoh pekerjaan yang bisa hilang dan digantikan, seperti pegawai entri data, pegawai pembukuan akuntansi, Sekretaris Administrasi dan Eksekutif, hingga pekerja pos.

Di sisi lain, akan ada 133 juta pekerjaan baru, seperti analis dan ilmuwan, spesialis big data, spesialis teknologi baru, dan jasa layanan teknologi informasi.

"Pertama kita ada dua disrupsi pertama disrupsi 4.0 dan COVID. Di mana-mana yang namanya disrupsi ada dua, kita kalah atau kita beradaptasi," katanya.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar, Agus Khotib mendukung terciptanya herd immunity pada akhir 2021. Karena itu, BPK Jabar akan melakukan audit vaksin mulai dari hulunya dalam hal ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bio Farma untuk menanyakan terkait dengan distribusi dan penyediaan vaksin.

"Kami sadari persediaan vaksin terbatas. Kami melakukan pemeriksaan di hulunya yaitu penyediaan vaksin. Misalnya ke Bio Farma kenapa ketersediaan vaksin itu begitu lambat sekali," kata Agus.

Terkait penyelenggaraan pendidikan vokasi, ada baiknya SMK bisa terintegrasi dengan para pelaku industri. Sehingga lulusan-lulusan SMK ini bisa menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja.

"Terkait dengan vokasi ada baiknya SMK ini sebaiknya terinterigasi juga dengan industri," kata Agus.