Berantas Mafia Penempatan Pekerja Migran Ilegal, BP2MI Bentuk Satgas Khusus
Jum'at, 08 Oktober 2021 - 01:18 WIB
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Satgas Sikat Sindikat, Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Ketua BP2MI dan tim, agar dapat memberantas mafia penempatan PMI ilegal sampai ke akar-akarnya.
Baca juga: Kemnaker Terus Matangkan Persiapan Pembukaan Kembali PMI ke Taiwan
Suhardi mengungkapkan, keterlibatan oknum kementerian maupun pihak lainnya dalam mafia penempatan PMI ilegal sudah sangat jelas, sehingga dibutuhkan dukungan kuat dari berbagai lini untuk memberantasnya.
"Identifikasi jelas, semua oknum ada di lintasan kementerian dan lembaga. Kita jangan sampai kalah, nah disitulah tugas-tugas kami untuk mendorong itu semuanya. Jangan sampai hanya gara-gara segelintir orang, semua berpangku tangan, tidak bergerak," tegas jenderal bintang tiga ini.
Bahkan, kata Suhardi, untuk mendukung BP2MI, pihaknya juga melibatkan penyidik kepolisian, kejaksaan, hingga PPATK karena kejahatan terhadap PMI bersifat extraordinary dan bukan sekedar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) belaka, serta melibatkan banyak oknum dari berbagai instansi.
Baca juga: Kemnaker Terus Matangkan Persiapan Pembukaan Kembali PMI ke Taiwan
Suhardi mengungkapkan, keterlibatan oknum kementerian maupun pihak lainnya dalam mafia penempatan PMI ilegal sudah sangat jelas, sehingga dibutuhkan dukungan kuat dari berbagai lini untuk memberantasnya.
"Identifikasi jelas, semua oknum ada di lintasan kementerian dan lembaga. Kita jangan sampai kalah, nah disitulah tugas-tugas kami untuk mendorong itu semuanya. Jangan sampai hanya gara-gara segelintir orang, semua berpangku tangan, tidak bergerak," tegas jenderal bintang tiga ini.
Bahkan, kata Suhardi, untuk mendukung BP2MI, pihaknya juga melibatkan penyidik kepolisian, kejaksaan, hingga PPATK karena kejahatan terhadap PMI bersifat extraordinary dan bukan sekedar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) belaka, serta melibatkan banyak oknum dari berbagai instansi.
(nic)
Lihat Juga :