Berantas Mafia Penempatan Pekerja Migran Ilegal, BP2MI Bentuk Satgas Khusus

BANDUNNG - Demi memberantas mafia penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) , Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) akan segera membentuk satgas khusus .

Apalagi, sebagai salah satu penghasil devisa terbesar kedua, maka PMI harusmendapat perlakuan layak dan rasa hormat dari negara.

Oleh karenanya, negara harus hadir dalam setiap permasalahan PMI, terutama dalam mengatasi sekaligus memberantas mafia penempatan PMI ilegal.“PMI kerap dibayang-bayangi ancaman yang membahayakan keselamatannya,” kata Ketua BP2MI, Benny Ramdhani.



Selama ini, kata Benny, mereka para mafia, leluasa mengeruk keuntungan besar dari bisnis kotor yang mereka jalani. Tak heran, PMI kerap diperlakukan tidak manusiawi, mulai dari tidak mendapatkan upah yang layak, menjadi korban pemerkosaan, penyiksaan, bahkan tak sedikit yang pulang tinggal nama atau meninggal dunia.

"Mereka yang selama ini berpesta pora mengambil keuntungan besar dari bisnis kotor ini. Ini harus menjadi komitmen serius negara," tegas Benny seusai Rakornas BP2MI Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan PMI Ilegal di Hotel Intercontinental Bandung, Kamis (7/10/2021).

Oleh karenanya, lanjut Benny, BP2MI menghendaki adanya satgas khusus yang nantinya dibentuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) dan bertugas melakukan pencegahan sekaligus pemberantasan sindikat penempatan PMI ilegal. Pasalnya, kata Benny, kewenangan yang dimiliki satgas internal BP2MI saat ini, yakni Satgas Sikat Sindikat sangat terbatas.

"Kementerian maupun lembaga yang terlibat bersifat instruktif, tidak lagi koordinatif, ini harapan kita. Tapi, kita tidak boleh juga tidak melakukan apapun hanya karena kewenangan terbatas karena para sindikat dan mafia terus bekerja. Kita tidak boleh kalah langkah dibandingkan mereka," katanya.



Dalam kesempatan itu, Benny menekankan bahwa negara tidak boleh bertekuk lutut dan kalah melawan mafia penempatan PMI illegal, karena negara mempunyai kewenangan besar berdasarkan undang-undang dan memiliki pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.

"Masa kita kalah oleh segelintir mafia, oleh sindikat, sama artinya negara ini bertekuk lutut dibawah kaki mereka. Artinya, negara tidak berdaya di hadapan mereka, ini tidak boleh. Negara mempunyai otoritas, negara mempunyai kekuasaan. Melalui rakornas, ini kita ingin tunjukan negara hadir," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Satgas Sikat Sindikat, Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Ketua BP2MI dan tim, agar dapat memberantas mafia penempatan PMI ilegal sampai ke akar-akarnya.



Suhardi mengungkapkan, keterlibatan oknum kementerian maupun pihak lainnya dalam mafia penempatan PMI ilegal sudah sangat jelas, sehingga dibutuhkan dukungan kuat dari berbagai lini untuk memberantasnya.

"Identifikasi jelas, semua oknum ada di lintasan kementerian dan lembaga. Kita jangan sampai kalah, nah disitulah tugas-tugas kami untuk mendorong itu semuanya. Jangan sampai hanya gara-gara segelintir orang, semua berpangku tangan, tidak bergerak," tegas jenderal bintang tiga ini.

Bahkan, kata Suhardi, untuk mendukung BP2MI, pihaknya juga melibatkan penyidik kepolisian, kejaksaan, hingga PPATK karena kejahatan terhadap PMI bersifat extraordinary dan bukan sekedar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) belaka, serta melibatkan banyak oknum dari berbagai instansi.