Ada 2 Pertanyaan Dibenak Publik Muncul Terkait Pembatalan Keberangkatan Haji 2020
Selasa, 02 Juni 2020 - 17:27 WIB
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara H Muh Nuh menyebut ada dua hal yang perlu segera diklarifikasi pemerintah soal pembatalan keberangakan jamaah haji 2020. (Foto/Ist)
MEDAN - Keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama yang membatalkan keberangkatan jamaah haji 2020 menyisakan setidaknya ada dua pertanyaan dibenak publik.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara H Muh Nuh menyebut ada dua hal yang perlu segera diklarifikasi pemerintah yakni; apakah memang Pemerintah Saudi sebagai tuan rumah menutup kehadiran kaum muslimin untuk berhaji di Tanah Suci, sebagaimana tidak diizinkannya umrah belakangan ini. (BACA JUGA: Pemerintah Batalkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020)
"Kalau Saudi membuka, paling tidak untuk sebagian jamaah, bukan semua kuota, sayang sekali peluang ibadah kaum muslimin yang sudah sangat rindu Baitullah terhalang," kata senator senior ini dalam pesannya yang dikirim, Selasa (2/6/2020).
Nah, dengan berangkatnya sebagian jamaah, maka terkurangi antrean panjang jamaah.
Namun yang tidak diinginkan adalah alasan ditiadakannya pemberangkatan jamaah haji tahun ini karena alasan persiapan yang terbatas. "Kita percaya tenaga tim haji kita profesional dan dapat kerja cepat, insya Allah," ucapnya.
Selain itu kalau dikhawatirkan masih mewabahnya Covid-19, tentu Pemerintah Arab Saudi sudah mengantisipasi. Selain itu jamaah yang berangkat bukan kalangan yang tidak rentan tertular Covid 19. Ada kekhawatiran, masyarakat yang semakin cerdas akan mempertanyakan alasan yang sesungguhnya dari kebijakan ini. (BACA JUGA: Calon Jemaah Haji yang Telah Melunasi Bipih Dapat Prioritas Berangkat Tahun Depan)
Lalu pertanyaan publik kedua yakni masalah dana haji. Sudah jamak diketahui bahwa dana jamaah haji itu mengendap bertahun. Dia berharap dana itu tidak digunakan untuk keperluan lainnya.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara H Muh Nuh menyebut ada dua hal yang perlu segera diklarifikasi pemerintah yakni; apakah memang Pemerintah Saudi sebagai tuan rumah menutup kehadiran kaum muslimin untuk berhaji di Tanah Suci, sebagaimana tidak diizinkannya umrah belakangan ini. (BACA JUGA: Pemerintah Batalkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020)
"Kalau Saudi membuka, paling tidak untuk sebagian jamaah, bukan semua kuota, sayang sekali peluang ibadah kaum muslimin yang sudah sangat rindu Baitullah terhalang," kata senator senior ini dalam pesannya yang dikirim, Selasa (2/6/2020).
Nah, dengan berangkatnya sebagian jamaah, maka terkurangi antrean panjang jamaah.
Namun yang tidak diinginkan adalah alasan ditiadakannya pemberangkatan jamaah haji tahun ini karena alasan persiapan yang terbatas. "Kita percaya tenaga tim haji kita profesional dan dapat kerja cepat, insya Allah," ucapnya.
Selain itu kalau dikhawatirkan masih mewabahnya Covid-19, tentu Pemerintah Arab Saudi sudah mengantisipasi. Selain itu jamaah yang berangkat bukan kalangan yang tidak rentan tertular Covid 19. Ada kekhawatiran, masyarakat yang semakin cerdas akan mempertanyakan alasan yang sesungguhnya dari kebijakan ini. (BACA JUGA: Calon Jemaah Haji yang Telah Melunasi Bipih Dapat Prioritas Berangkat Tahun Depan)
Lalu pertanyaan publik kedua yakni masalah dana haji. Sudah jamak diketahui bahwa dana jamaah haji itu mengendap bertahun. Dia berharap dana itu tidak digunakan untuk keperluan lainnya.
(vit)
tulis komentar anda