Ingin Dongkrak PAD dari PBB, Legislatif Kobar Belajar ke Kotim
Selasa, 21 September 2021 - 07:39 WIB
Bambang menjelaskan, di Kotim sektor pajak mampu mendongkrak PAD. Dimana PAD yang paling besar dari sektor PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan). Sistem aplikasi yang digunakan di Kotim pun sangat luar biasa, sehingga dengan mudah petugas memantau bagi wajib pajak yang sudah maupun yang belum membayar semuanya terpantau. Baca: Diduga Oknum Sipir Aniaya Anak di Bawah Umur, Rutan Klas IIB Natal Diamuk Massa.
"Untuk sektor PBB P2 ini, di Kabupaten Kotim melakukan Pemuhtahiran data, setelah terekap seluruh jumlah wajib pajak, selain juga di sana bekerjasama dengan pihak kantor pajak pratama," sebutnya.
Politisi Partai Gerinda itu menyebutkan, untuk sektor PBB P2 ini di Kobar banyak perusahaan perkebunan dan banyak fasilitas perusahaan perkebunan kepala sawit yang bisa di jadikan objek pajak, seperti kantor, gedung, gudang, pelabuhan. Baca Juga: Mendaki Gunung Lawu Bersama Istrinya, Pria Madiun Ditemukan Meninggal Dunia.
"Tentu kita cukup belajar dari Kotim saja, pengelolaan sektor pajaknya sudah sangat baik, adapun Adopsi dari Kabupaten Kotim yang bekerja sama dengan pajak pratama, dimana semua pajak perkebunan diambil alih, tidak setor ke pusat tapi cukup daerah yang mengelola dan ini yang mempengaruhi tingginya PAD di Kotim," pungkasnya.
"Untuk sektor PBB P2 ini, di Kabupaten Kotim melakukan Pemuhtahiran data, setelah terekap seluruh jumlah wajib pajak, selain juga di sana bekerjasama dengan pihak kantor pajak pratama," sebutnya.
Politisi Partai Gerinda itu menyebutkan, untuk sektor PBB P2 ini di Kobar banyak perusahaan perkebunan dan banyak fasilitas perusahaan perkebunan kepala sawit yang bisa di jadikan objek pajak, seperti kantor, gedung, gudang, pelabuhan. Baca Juga: Mendaki Gunung Lawu Bersama Istrinya, Pria Madiun Ditemukan Meninggal Dunia.
"Tentu kita cukup belajar dari Kotim saja, pengelolaan sektor pajaknya sudah sangat baik, adapun Adopsi dari Kabupaten Kotim yang bekerja sama dengan pajak pratama, dimana semua pajak perkebunan diambil alih, tidak setor ke pusat tapi cukup daerah yang mengelola dan ini yang mempengaruhi tingginya PAD di Kotim," pungkasnya.
(nag)
Lihat Juga :