Sopir Angkot Depok Tuntut Bantuan Kompensasi PSBB
Selasa, 21 April 2020 - 19:27 WIB
Para sopir angkot di Depok mengurungkan rencana mogok setelah bertemu dengan organda. Foto: SINDOnews/R Ratna Purnama
DEPOK - Para sopir angkutan kota (angkot) di Depok menilai pemerintah pilih kasih. Sebab hanya pengemudi ojek, khususnya ojek online, yang menerima bantuan dampak wabah corona. Sementara faktanya para sopir angkot juga terdampak wabah corona dan pemberlakuan PSBB.
Hingga kini, para sopir angkot tersebut mengaku belum mendapat bantuan sebagai pihak yang terdampak pandemi corona (Covid-19). Padahal setelah sepekan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) penghasilan mereka turun drastis.
”Ini menimbulkan kecemburuan dari para pengemudi, kenapa hanya ojol? Mereka diprioritaskan mendapat subsidi dan lain-lain," kata Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) M Hasyim ditemui seusai melakukan mediasi dengan ribuan sopir, Selasa (21/4/2020).
Sebelumnya ribuan sopir berniat melakukan unjuk rasa dengan memarkir mobil angkot di depan Balai Kota Depok. Namun setelah mediasi, para sopir sepakat mengurungkan rencana tersebut.
”Ini adalah reaksi spontan teman-teman mempertanyakan kepada organda dan pemerintah kapan mereka mendapatkan haknya,” ungkapnya.
Menurut Hasyim, organda secara kelembagaan sudah menyampaikan secara data semua sapir di jalur Kota Depok. Sayangnya, sampai sekarang Organda belum mendapatkan kepastian untuk mendapatkan bantuan. Saat ini baru ada bantuan dari pemerintah pusat melalui pihak kepolisian yang direncanakan baru akan cair pekan depan.
Sopir angkot hanya mendapat kuota 900-1.000 orang dari total 2.000 penerima. Sisanya dialokasikan untuk ojek pangkalan dan sejumlah pekerja nonformal lainnya. "Jatah untuk Organda 900-1000. Itu yang polres," ucapnya.
Edi Irwan salah satu sopir angkot mengaku pendapatannya susut setelah ada kebijakan work from home dan PSBB. Kalau sebelumnya bisa membawa pulang Rp90 ribu hingga Rp110 ribu, sekarang hanya Rp 30 ribu.
”Ridwan Kamil kan bilang rakyat Jawa Barat jangan sampai kelaparan tapi realisasinya tidak ada. Di RT RW juga hanya berapa persen yang dapat. Terus kita mencari rezeki juga dipersempit harusnya kita bawa 7-8 orang diturunin jadi 5 orang dari sini ke Terminal. Anak istri kita mau makan apa?" katanya.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
Hingga kini, para sopir angkot tersebut mengaku belum mendapat bantuan sebagai pihak yang terdampak pandemi corona (Covid-19). Padahal setelah sepekan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) penghasilan mereka turun drastis.
”Ini menimbulkan kecemburuan dari para pengemudi, kenapa hanya ojol? Mereka diprioritaskan mendapat subsidi dan lain-lain," kata Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) M Hasyim ditemui seusai melakukan mediasi dengan ribuan sopir, Selasa (21/4/2020).
Sebelumnya ribuan sopir berniat melakukan unjuk rasa dengan memarkir mobil angkot di depan Balai Kota Depok. Namun setelah mediasi, para sopir sepakat mengurungkan rencana tersebut.
”Ini adalah reaksi spontan teman-teman mempertanyakan kepada organda dan pemerintah kapan mereka mendapatkan haknya,” ungkapnya.
Menurut Hasyim, organda secara kelembagaan sudah menyampaikan secara data semua sapir di jalur Kota Depok. Sayangnya, sampai sekarang Organda belum mendapatkan kepastian untuk mendapatkan bantuan. Saat ini baru ada bantuan dari pemerintah pusat melalui pihak kepolisian yang direncanakan baru akan cair pekan depan.
Sopir angkot hanya mendapat kuota 900-1.000 orang dari total 2.000 penerima. Sisanya dialokasikan untuk ojek pangkalan dan sejumlah pekerja nonformal lainnya. "Jatah untuk Organda 900-1000. Itu yang polres," ucapnya.
Edi Irwan salah satu sopir angkot mengaku pendapatannya susut setelah ada kebijakan work from home dan PSBB. Kalau sebelumnya bisa membawa pulang Rp90 ribu hingga Rp110 ribu, sekarang hanya Rp 30 ribu.
”Ridwan Kamil kan bilang rakyat Jawa Barat jangan sampai kelaparan tapi realisasinya tidak ada. Di RT RW juga hanya berapa persen yang dapat. Terus kita mencari rezeki juga dipersempit harusnya kita bawa 7-8 orang diturunin jadi 5 orang dari sini ke Terminal. Anak istri kita mau makan apa?" katanya.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
(muh)
tulis komentar anda