Plt Gubernur Sulsel Minta BPKP Bimbing OPD dalam Pengelolaan Keuangan
Selasa, 14 September 2021 - 12:38 WIB
Plt Gubernur menerima kunjungan BPKP RI Perwakilan Sulsel dan BPK RI Perwakilan Sulsel, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel di Makassar, Senin, 13 September 2021. Foto: Humas Pemprov Sulsel
MAKASSAR - Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Sulsel membimbing OPD dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di Sulsel.
Permintaan ini disampaikan Plt Gubernur saat menerima kunjungan BPKP RI Perwakilan Sulsel dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel di Makassar, Senin, 13 September 2021 malam.
Baca Juga: Andi Sudirman
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang menyampaikan, pertemuannya dengan Plt Gubernur untuk mendorong Pemprov Sulsel mempunyai komitmen lebih baik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan. Di mana, pengelolaan APBD Sulsel tahun lalu dari hasil pemeriksaan BPK opininya turun dari wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi wajar dengan pengecualian (WDP).
Baca Juga: Plt Gubernur Sulsel
Baca juga: Realisasi DAK Fisik di Wilayah Sulsel Sudah Mencapai 93%
“Kita ingin ke depan Sulsel lebih baik lagi. Kalau tahun kemarin kita lihat opini BPK memang kan turun, kita berharap dengan sinergi yang bagus seperti ini kita lanjutkan kedepan hasil penilaian BPK itu bisa kembali,” ungkapnya.
Terkait dengan upaya pembimbingan untuk pengelolaan keuangan dan pembangunan, Arman menegaskan, pembimbingan rutin dilakukan, termasuk konsultasi dari Pemprov Sulsel yang tetap berjalan. “Itu bagian dari upaya kita memperkuat akuntabilitas itu,” tutupnya.
Permintaan ini disampaikan Plt Gubernur saat menerima kunjungan BPKP RI Perwakilan Sulsel dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel di Makassar, Senin, 13 September 2021 malam.
Baca Juga: Andi Sudirman
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang menyampaikan, pertemuannya dengan Plt Gubernur untuk mendorong Pemprov Sulsel mempunyai komitmen lebih baik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan. Di mana, pengelolaan APBD Sulsel tahun lalu dari hasil pemeriksaan BPK opininya turun dari wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi wajar dengan pengecualian (WDP).
Baca Juga: Plt Gubernur Sulsel
Baca juga: Realisasi DAK Fisik di Wilayah Sulsel Sudah Mencapai 93%
“Kita ingin ke depan Sulsel lebih baik lagi. Kalau tahun kemarin kita lihat opini BPK memang kan turun, kita berharap dengan sinergi yang bagus seperti ini kita lanjutkan kedepan hasil penilaian BPK itu bisa kembali,” ungkapnya.
Terkait dengan upaya pembimbingan untuk pengelolaan keuangan dan pembangunan, Arman menegaskan, pembimbingan rutin dilakukan, termasuk konsultasi dari Pemprov Sulsel yang tetap berjalan. “Itu bagian dari upaya kita memperkuat akuntabilitas itu,” tutupnya.
(luq)
tulis komentar anda