Gelar FGD, SPAK Harap Pencegahan Korupsi dan Human Trafficking Bisa Ditekan

Sedangkan menurut, Direktur LBH Makassar, Muhammad Haedir mengungkapkan tentang potensi pungutan liar (pungli) yang ada pada pusaran TPPO. Diantaranya, pada proses penguruzan dokumen, potensi pungli pada perusahaan penempatan pekedja migran Indonesia. Juga adanya potensi suap pada pengawasan jalur perdanganan orang, potensi suap pada proses penegakan hukum TPPO dan potensi korupsi pasa anggaran pencegahan TPPO.

Sedangkan pada kesempatan itu Anggota Badan Pengawas Lembaga Studi Kebijakan Publik, Andi Yuda Yunus mengusulkan beberapa langkah pencegahan TPPO diantaranya yakni, mendorong/merevisi terbitnya kebijakan (perda/perdes) tentang TPPO.

Baca Juga: Legislator DPR RI Minta Usut Tuntas Kasus Perdagangan Manusia di Tana Toraja

"Di samping itu juga diperlukan pendidukan dan pelatihan pada masyarakat, khususnya bagi calon pekerja migran perempuan, tentang bahaya korupsi yang dapat menjerumuskan mereka menjadi korban TPPO," jelasnya.

Kegiatan penelitian korupsi dan TPPO ini merumuskan upaya triangulasi fenomena di tiga kabupaten kota lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dengan temuan ditingkat nasional. Dan hasil dari FGD ini lebih lanjut akan menjadi data primer yang akan dianalisa oleh tim peneliti dalam kacamata korupsi yang terbadi dalam TPPO.