Pemakaian Material di Sektor Hulu Migas Harus Berbasis Regulasi
Kamis, 27 November 2025 - 21:59 WIB
loading...
SKK Migas terus berupaya memperkuat integritas dengan menggandeng KPK membangun firewall anti-korupsi di sektor yang dikenal memiliki risiko tinggi. Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - SKK Migas memegang tanggung jawab penuh atas setiap persetujuan terkait pengadaan barang/jasa. Apabila SKK Migas menyetujui sesuatu yang melanggar aturan, maka risiko hukum justru jatuh kepada otoritas, bukan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Makanya, saat ini SKK Migas terus berupaya memperkuat integritas dengan menggandeng KPK membangun firewall anti-korupsi di sektor yang dikenal memiliki risiko tinggi. Termasuk, setiap keputusan terkait barang impor, barang bekas, dan komponen cost recovery harus berbasis regulasi.
Baca juga: 5 Jurusan Kuliah Paling Dicari di Industri Migas, Cocok untuk Karier Menjanjikan
“Barang bekas itu tidak boleh. Tapi kalau diberi izin, itu bukan salah KKKS, salah otoritas yang menyetujui,” kata Kardaya Warnika, praktisi migas senior sekaligus mantan Kepala BP Migas dalam pernyataannya di Jakarta dikutip Kamis (27/11/2025).
Kardaya menekankan bahwa KKKS hanya pelaksana, bukan pengambil keputusan final. “Kalau ada persetujuan yang jelas-jelas melanggar aturan, itu bisa termasuk tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Makanya, saat ini SKK Migas terus berupaya memperkuat integritas dengan menggandeng KPK membangun firewall anti-korupsi di sektor yang dikenal memiliki risiko tinggi. Termasuk, setiap keputusan terkait barang impor, barang bekas, dan komponen cost recovery harus berbasis regulasi.
Baca juga: 5 Jurusan Kuliah Paling Dicari di Industri Migas, Cocok untuk Karier Menjanjikan
“Barang bekas itu tidak boleh. Tapi kalau diberi izin, itu bukan salah KKKS, salah otoritas yang menyetujui,” kata Kardaya Warnika, praktisi migas senior sekaligus mantan Kepala BP Migas dalam pernyataannya di Jakarta dikutip Kamis (27/11/2025).
Kardaya menekankan bahwa KKKS hanya pelaksana, bukan pengambil keputusan final. “Kalau ada persetujuan yang jelas-jelas melanggar aturan, itu bisa termasuk tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Lihat Juga :
