Kepolisian Didesak Tangkap Oknum Satpol PP Sorong yang Larang Vaksinasi Massal

"Arogansi birokrat seperti yang terhadi di Kota Sorong ini jangan sampai terulang. Mereka harus paham di mana dan kapan perlunya menegakkan birokrasi. Kalau ada kelompok masyarakat berusaha membantu pemerintah dengan segala daya upayanya, maka konyol jika secara arogan menghentikannya. Mereka mau mengumpulkan surat tanpa menyelematkan rakyat?" tegasnya.

Ahmad M Ali yang merupakan Ketua Fraksi NasDem di DPR akan mengambil langkah lebih serius jika penyelamatan rakyat Kota Sorong dan kota-kota lainnya dari bahaya COVID-19 dihalangi.

"Boleh saja pimpinan daerah berbeda partai atau preferensi politik dengan penyelenggara vaksinasi masal. Tapi kalau yang demikian berpotensi menghilangkan hak atas keselamatan dari COVID-19. Kami tidak ragu untuk melawannya. Kami minta aparat penegak hukum segera menangkap mereka yang menghalangi vaksinasi masal di Kota Sorong," tandasnya.

Diketahui aksi Satpol PP Kota Sorong yang berusaha membubarkan vaksinasi massal di Terminal Remu Kota Sorong menuai reaksi keras warga yang telah mengantre untuk mengikuti vaksinasi.

Kepala Satpol PP Kota Sorong, Daniel Jitmau awalnya bersikeras bahwa semua lembaga di Kota Sorong yang melakukan vaksinasi massal seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Terlebih mengatasnamakan partai politik.

Pernyataan itu dibantah Ketua Nasdem Papua Barat, Dominggus Mandacan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur. Dia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan kampanye politik, tetapi misi kemanusiaan atas kepedulian membantu pemerintah untuk melakukan vaksinasi guna mendukung target Presiden Joko Widodo vaksinasi dua juta orang sehari.