Oknum OPD Diduga Gelembungkan Anggaran untuk Kepentingan Pilkada Calon Petahana
Kamis, 28 Mei 2020 - 21:03 WIB
Pilkada Serentak 2020. (Foto/SINDOnews/Dok)
RANTAUPRAPAT - Sejumlah oknum kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Labuhanbatu diduga mendapat perintah agar menggelembungkan sejumlah anggaran tahun 2020 untuk kepentingan pilkada dari calon petahana mendatang.
Fokus anggaran yang digelembungkan itu dikhususkanuntuk biaya pembelian barang yang dianggap lekas habis pakai, supaya laporan pertanggubgjawabannya (LPj) lebih mudah "dimainkan" seperti,pembelian ATK serta biayaperjalanan dinas dan biaya pelatihan bimbingan tekhnik (Bimtek).
Salah seorang yang mendapat perintah itu berisial H menceritakan, dia dan rekannyamelalui Kadis Keuangan Pemkab Labuhanbatu Indra Sila diperintahkan agar menggelembungkan alokasi anggaran tahun 2020 iniyang nilainya cukup bervariasi sesuai gemuknya masing-masing badan dan dinas. (BACA JUGA: Tuan Rondahaim Saragih Raja ke-14 Simalungun Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional)
"Nilainya, kalau badannya (OPD) kecil, sekitarRp400 juta dan kalau dinasnya "gemuk" bisasampai miliaran rupiah dari dana APBD tahun 2020," kata R.
Dia mengatakan, nilai anggaran tersebut ditengarai tujuannya akan digunakan rencana untuk membantu biaya oknum pencalonan dari petahana di Pilkada 2020 mendatang.Sedangkan untuk pertanggungjawaban anggaran itu, oknum Kepala OPD ditengaraidiperintahkan agar membuat laporan penggunaan anggaran fiktif.
"Jadi seolah-seolah anggaran itu telah habis terpakai, misalnya, untuk biaya pembelian barang lekas habis pakai, sepertipembelian ATK, laporan perjalanan dinas dan pelatihan bimtek. Padahalnanti rencananya, uang itu akan disetorkan membantu calon bupati
petahana "ungkapnya.
Kepala Dinas Keuangan Pemkab Labuhanbatu Indra Sila tidak dapat dikonfirmasi terkait dengan persoalan anggaran itu. Pesan konfirmasi melalui WhatsApp WA yang terkirim terlihat sudah terbaca dengan adanya ceklist warna biru. Sementara suara panggilan telephon yang masuk sudah terblokir.
Sementara Sekdakab Labuhanbatu Ahmad Muflih ketika dikonfirmasi terkait perintahalokasikan anggaran yang nilainya cukup bervariasi tidak dimasukkan dalam KUA PPAS tahun anggaran 2020 dan ditengarai tujuannya akan digunakan untuk kepentingan untuk calon bupati petahana di Pilkada mendatang hanya mengatakan halitu tidak benar.
Fokus anggaran yang digelembungkan itu dikhususkanuntuk biaya pembelian barang yang dianggap lekas habis pakai, supaya laporan pertanggubgjawabannya (LPj) lebih mudah "dimainkan" seperti,pembelian ATK serta biayaperjalanan dinas dan biaya pelatihan bimbingan tekhnik (Bimtek).
Salah seorang yang mendapat perintah itu berisial H menceritakan, dia dan rekannyamelalui Kadis Keuangan Pemkab Labuhanbatu Indra Sila diperintahkan agar menggelembungkan alokasi anggaran tahun 2020 iniyang nilainya cukup bervariasi sesuai gemuknya masing-masing badan dan dinas. (BACA JUGA: Tuan Rondahaim Saragih Raja ke-14 Simalungun Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional)
"Nilainya, kalau badannya (OPD) kecil, sekitarRp400 juta dan kalau dinasnya "gemuk" bisasampai miliaran rupiah dari dana APBD tahun 2020," kata R.
Dia mengatakan, nilai anggaran tersebut ditengarai tujuannya akan digunakan rencana untuk membantu biaya oknum pencalonan dari petahana di Pilkada 2020 mendatang.Sedangkan untuk pertanggungjawaban anggaran itu, oknum Kepala OPD ditengaraidiperintahkan agar membuat laporan penggunaan anggaran fiktif.
"Jadi seolah-seolah anggaran itu telah habis terpakai, misalnya, untuk biaya pembelian barang lekas habis pakai, sepertipembelian ATK, laporan perjalanan dinas dan pelatihan bimtek. Padahalnanti rencananya, uang itu akan disetorkan membantu calon bupati
petahana "ungkapnya.
Kepala Dinas Keuangan Pemkab Labuhanbatu Indra Sila tidak dapat dikonfirmasi terkait dengan persoalan anggaran itu. Pesan konfirmasi melalui WhatsApp WA yang terkirim terlihat sudah terbaca dengan adanya ceklist warna biru. Sementara suara panggilan telephon yang masuk sudah terblokir.
Sementara Sekdakab Labuhanbatu Ahmad Muflih ketika dikonfirmasi terkait perintahalokasikan anggaran yang nilainya cukup bervariasi tidak dimasukkan dalam KUA PPAS tahun anggaran 2020 dan ditengarai tujuannya akan digunakan untuk kepentingan untuk calon bupati petahana di Pilkada mendatang hanya mengatakan halitu tidak benar.
Lihat Juga :
tulis komentar anda