Langkah Ridwan Kamil Geser Anggaran Infrastruktur untuk COVID-19 Dinilai Cerdas
Rabu, 07 Juli 2021 - 11:38 WIB
"Provinsi lain misalnya uang masih ada, nggak perlu ngikut juga karena Jawa Barat rakyatnya lebih banyak, tingkat terpaparnya tertinggi kedua, jadi (Ridwan Kamil) melihat itu urgensitasnya, belum tentu sama untuk daerah lain karena mereka tidak memiliki kebijakan yang sama," papar dia.
Ina menekankan pentingnya seorang kepala daerah berpikir cepat dan mengambil keputusan yang cerdas di masa darurat, termasuk soal pengalokasian anggaran di tengah terus melonjaknya angka kasus positif COVID-19 dan menipisnya ketersediaan ruang perawatan, oksigen, dan obat-obatan.
"Pemimpin harus berpikir cepat karena udah nggak nggak bisa nunggu. Pemimpin harus cerdas, harus cepat untuk membantu mencari solusi," katanya.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Pdjadjaran (Unpad) ini tetap mengingatkan agar pergeseran anggaran infrastruktur harus dicari pula solusinya mengingat keputusan ini menyisakan dampak, salah satunya hilangnya peluang penyerapan tenaga kerja.
"Harus dicari untuk menyeimbangkan antara penanganan kesehatan dan ekonomi. Di list kembali dari anggaran yang ada, mana yang bisa dialihkan ke infrastruktur atau ke yang lain. Mudah-mudahan gelombang kedua ini tidak lama, jadi proyek infrastruktur bisa berjalan lagi," kata Ina.
Di tengah pendapatan daerah yang belum optimal, Ina sendiri menyarankan agar kepala daerah memulai upaya kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan pihak swasta dan BUMN.
"BUMN banyak juga di Jabar, mungkin bisa dijadikan salah satu solusi bagaimana kerja sama kolaborasi dengan BUMN atau BUMD agar bisa membuka lapangan pekerjaan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memutuskan menggeser anggaran 11 proyek infrastruktur senilai Rp140 miliar untuk menangani situsasi kedaruratan COVID-19.
"Anggaran ini untuk mensubsidi gratis obat-obatan pasien COVID-19 yang isolasi mandiri. Itu akan jadi tanggung jawab kita," katanya.
Ina menekankan pentingnya seorang kepala daerah berpikir cepat dan mengambil keputusan yang cerdas di masa darurat, termasuk soal pengalokasian anggaran di tengah terus melonjaknya angka kasus positif COVID-19 dan menipisnya ketersediaan ruang perawatan, oksigen, dan obat-obatan.
"Pemimpin harus berpikir cepat karena udah nggak nggak bisa nunggu. Pemimpin harus cerdas, harus cepat untuk membantu mencari solusi," katanya.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Pdjadjaran (Unpad) ini tetap mengingatkan agar pergeseran anggaran infrastruktur harus dicari pula solusinya mengingat keputusan ini menyisakan dampak, salah satunya hilangnya peluang penyerapan tenaga kerja.
Baca Juga
"Harus dicari untuk menyeimbangkan antara penanganan kesehatan dan ekonomi. Di list kembali dari anggaran yang ada, mana yang bisa dialihkan ke infrastruktur atau ke yang lain. Mudah-mudahan gelombang kedua ini tidak lama, jadi proyek infrastruktur bisa berjalan lagi," kata Ina.
Di tengah pendapatan daerah yang belum optimal, Ina sendiri menyarankan agar kepala daerah memulai upaya kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan pihak swasta dan BUMN.
"BUMN banyak juga di Jabar, mungkin bisa dijadikan salah satu solusi bagaimana kerja sama kolaborasi dengan BUMN atau BUMD agar bisa membuka lapangan pekerjaan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memutuskan menggeser anggaran 11 proyek infrastruktur senilai Rp140 miliar untuk menangani situsasi kedaruratan COVID-19.
"Anggaran ini untuk mensubsidi gratis obat-obatan pasien COVID-19 yang isolasi mandiri. Itu akan jadi tanggung jawab kita," katanya.
tulis komentar anda