Pemprov Jabar Klaim Persentase Pengalinan APBD Corona Tertinggi Nasional
Senin, 20 April 2020 - 19:04 WIB
BANDUNG - Jawa Barat mengklaim persentase pengalihan dana APBD untuk penanganan corona atau Covid-19 sebagai tertinggi secara nasional. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, kendali bukan secara nominal, refocusing APBD Jawa Barat untuik pandemi Covid-19 paling tinggi.
”Jawa Barat mempunyai kepedulian yang sangat tinggi, sangat concern mengatasi pandemik ini. Ini diapresiasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, serta dijadikan contoh untuk daerah lain,” ungkap pria yang akrab disapa Kang Iwan ini.
Pengalihan APBD untuk corona meliputi bidang kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Sebagai informasi, di bidang kesehatan Jawa Barat mengalokasikan 6,26%. Jauh di atas DKI Jakarta yang sebesar 3,04%, Jawa Timur 2,69%, Banten 2,33%, dan Jawa Tengah 1,57%.
Untuk penanganan dampak ekonomi, anggaran Jawa Barat sebesar 1,50%, Jawa Tengah 1,13%, Jawa Timur 0,77%, DKI Jakarta 0,57% dan Banten 0,24%. Begitu juga untuk penyediaan jaring pengaman sosial, Jawa Barat sebesar 9,63%, DKI Jakarta 8,65%, Banten 7,05%, Jawa Tengah 4,61% dan Jawa Timur 3,33%.
Secara nasional, alokasi anggaran penanganan Covid-19 berjumlah Rp56 triliun. Untuk penanganan kesehatan sebesar 42,60%, penanganan dampak ekonomi 12,60% dan penyediaan jaring pengaman sosial (safety social net) 44,80%
Menurut Kang Iwan, tingginya persentase refocusing anggaran Jawa Barat menunjukkan komitmen pemprov untuk menanggulangi Covid-19. Meski begitu, tidak dipungkiri masih ada kabupaten/kota di Indonesia yang belum maksimal dalam refocusing. Begitu pun di Jawa Barat, sejumlah daerah tidak luput dari pantauan seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kota Depok.
Oleh karena itu, Kang Iwan mengimbau pemerintah kabupaten/kota yang belum maksimal dalam refocusing untuk menelaah kembali anggaran yang dapat dialihkan untuk menangani Covid-19.
"Karena pandemik ini kan terus bergulir. Prinsipnya, semangat kita mestinya harus menyelesaikan dulu soal kesehatan, membatasi dulu penyebarannya. Baru setelah itu kita bicara masalah pemulihan," katanya.
”Jawa Barat mempunyai kepedulian yang sangat tinggi, sangat concern mengatasi pandemik ini. Ini diapresiasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, serta dijadikan contoh untuk daerah lain,” ungkap pria yang akrab disapa Kang Iwan ini.
Pengalihan APBD untuk corona meliputi bidang kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Sebagai informasi, di bidang kesehatan Jawa Barat mengalokasikan 6,26%. Jauh di atas DKI Jakarta yang sebesar 3,04%, Jawa Timur 2,69%, Banten 2,33%, dan Jawa Tengah 1,57%.
Untuk penanganan dampak ekonomi, anggaran Jawa Barat sebesar 1,50%, Jawa Tengah 1,13%, Jawa Timur 0,77%, DKI Jakarta 0,57% dan Banten 0,24%. Begitu juga untuk penyediaan jaring pengaman sosial, Jawa Barat sebesar 9,63%, DKI Jakarta 8,65%, Banten 7,05%, Jawa Tengah 4,61% dan Jawa Timur 3,33%.
Secara nasional, alokasi anggaran penanganan Covid-19 berjumlah Rp56 triliun. Untuk penanganan kesehatan sebesar 42,60%, penanganan dampak ekonomi 12,60% dan penyediaan jaring pengaman sosial (safety social net) 44,80%
Menurut Kang Iwan, tingginya persentase refocusing anggaran Jawa Barat menunjukkan komitmen pemprov untuk menanggulangi Covid-19. Meski begitu, tidak dipungkiri masih ada kabupaten/kota di Indonesia yang belum maksimal dalam refocusing. Begitu pun di Jawa Barat, sejumlah daerah tidak luput dari pantauan seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kota Depok.
Oleh karena itu, Kang Iwan mengimbau pemerintah kabupaten/kota yang belum maksimal dalam refocusing untuk menelaah kembali anggaran yang dapat dialihkan untuk menangani Covid-19.
"Karena pandemik ini kan terus bergulir. Prinsipnya, semangat kita mestinya harus menyelesaikan dulu soal kesehatan, membatasi dulu penyebarannya. Baru setelah itu kita bicara masalah pemulihan," katanya.
(muh)
tulis komentar anda