Realisasi DAK Fisik Sulsel Rendah Rp242,31 Miliar
Selasa, 29 Juni 2021 - 20:05 WIB
“Sebagai Regional Chief Economist, Kanwil DJPb Provinsi Sulsel terus berupaya mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas penyaluran dana TKDD tahun 2021,” jelasnya, Selasa (29/6).
Dia menyebutkan, berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DAK Fisik wilayah Sulsel sampai dengan 29 Juni 2021 masih rendah, baru mencapai Rp242,31 miliar atau 6,75 persen dari pagu Rp3,59 triliun.
Baca juga:Realisasi Dana Desa Sulsel Baru Rp892,25 Miliar
“Mengingat batas waktu pendaftaran kontrak di dalam aplikasi OMSPAN menjadi semakin dekat yakni tanggal 21 Juli 2021, acara rakor ini diharapkan dapat meneguhkan kembali komitmen pemda sehingga dapat mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik,” harapnya.
Dia mengatakan, terdapat beberapa tantangan penyaluran DAK Fisik yang dibahas dalam rakor, yakni proses pengadan barang dan jasa, administrasi keuangan daerah, pelaksanaan pekerjaan, proses pembayaran, perda APBD, dan reviu APIP.
Khusus review APIP, pemda diingatkan kembali bahwa concern review oleh APIP hanya difokuskan pada review kesesuaian data kontrak. Pembahasan atas permasalahan yang dihadapi oleh pemda lingkup Sulsel diharapkan dapat menjawab tantangan serupa yang dihadapi oleh wilayah lain seperti Maluku.
Dia menyebutkan, berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DAK Fisik wilayah Sulsel sampai dengan 29 Juni 2021 masih rendah, baru mencapai Rp242,31 miliar atau 6,75 persen dari pagu Rp3,59 triliun.
Baca juga:Realisasi Dana Desa Sulsel Baru Rp892,25 Miliar
“Mengingat batas waktu pendaftaran kontrak di dalam aplikasi OMSPAN menjadi semakin dekat yakni tanggal 21 Juli 2021, acara rakor ini diharapkan dapat meneguhkan kembali komitmen pemda sehingga dapat mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik,” harapnya.
Dia mengatakan, terdapat beberapa tantangan penyaluran DAK Fisik yang dibahas dalam rakor, yakni proses pengadan barang dan jasa, administrasi keuangan daerah, pelaksanaan pekerjaan, proses pembayaran, perda APBD, dan reviu APIP.
Khusus review APIP, pemda diingatkan kembali bahwa concern review oleh APIP hanya difokuskan pada review kesesuaian data kontrak. Pembahasan atas permasalahan yang dihadapi oleh pemda lingkup Sulsel diharapkan dapat menjawab tantangan serupa yang dihadapi oleh wilayah lain seperti Maluku.
Lihat Juga :