Bupati Jayapura Bantah Pernyataan Soal Temuan Penggunaan Dana Hibah Banjir
Senin, 14 Juni 2021 - 21:55 WIB
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si.
SENTANI - Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menegaskan pernyataan anggota DPRD Kabupaten Jayapura Sihar Lumban Tobing tentang temuan adanya penyalahgunaan dana hibah dari BNBP tidak benar.
Ia meluruskan bahwasanya dana untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana banjir bandang dan longsor bantuan senilai Rp53 miliar dari total Rp275 miliar oleh BNPB kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk membiayai kegiatan di 16 OPD itu tidak benar.
"Tim sampai saat ini masih bekerja, dari total dana Rp275 miliar itu untuk infrastruktur dan perumahan (perbaikan). Kalau untuk infrastruktur itu baru mulai tayang di barang dan Jasa. Jadi yang bicara soal ada penyalahgunaan ini ndak benar, karena uang belum dikorek dan kita awasi terus," kata Bupati Jayapura Mathius Awoitauw ketika dikonfirmasi wartawan terkait Anggota DPRD pertanyakan penggunaan dana hibah Rp 53 miliar, di Kota Sentani, Senin (14/6/2021).
Bupati juga menyatakan bantuan dana bencana mengalir dari berbagai pihak.
Sementara dana dari APBD Jayapura, menurut Bupati Awoitawu tidak sampai Rp10 miliar.
Semua bantuan baik dari perorangan pemerintah daerah telah clear secara administrasi. Bahkan sudah dipertanggungjawabkan ke BPK. "Tinggal pengelolaannya oleh tim yang kita bentuk dengan peraturan bupati mengenai penentuan status bencana," katanya.
Saat ini tim penentuan status bencana telah dibentuk dan pertanggungjawabannya sudah diaudit oleh BPK, serta didampingi oleh BPKP.
Mathius Awoitauw menyarankan informasi yang disampaikan seharusnya sudah akurat serta bantuan yang dimaksud yang mana harus jelas.
" Harus pisahkan yang dimaksud itu yang mana, apakah bantuan masyarakat atau bantuan dari pihak-pihak yang lain diluar waktu terjadinya bencana dan pascabencana atau bantuan untuk infrastruktur perumahan guna rekonstruksi dan rehabilitasi yang senilai Rp 275 miliar," ucapnya.
Ia meluruskan bahwasanya dana untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana banjir bandang dan longsor bantuan senilai Rp53 miliar dari total Rp275 miliar oleh BNPB kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk membiayai kegiatan di 16 OPD itu tidak benar.
"Tim sampai saat ini masih bekerja, dari total dana Rp275 miliar itu untuk infrastruktur dan perumahan (perbaikan). Kalau untuk infrastruktur itu baru mulai tayang di barang dan Jasa. Jadi yang bicara soal ada penyalahgunaan ini ndak benar, karena uang belum dikorek dan kita awasi terus," kata Bupati Jayapura Mathius Awoitauw ketika dikonfirmasi wartawan terkait Anggota DPRD pertanyakan penggunaan dana hibah Rp 53 miliar, di Kota Sentani, Senin (14/6/2021).
Bupati juga menyatakan bantuan dana bencana mengalir dari berbagai pihak.
Sementara dana dari APBD Jayapura, menurut Bupati Awoitawu tidak sampai Rp10 miliar.
Semua bantuan baik dari perorangan pemerintah daerah telah clear secara administrasi. Bahkan sudah dipertanggungjawabkan ke BPK. "Tinggal pengelolaannya oleh tim yang kita bentuk dengan peraturan bupati mengenai penentuan status bencana," katanya.
Saat ini tim penentuan status bencana telah dibentuk dan pertanggungjawabannya sudah diaudit oleh BPK, serta didampingi oleh BPKP.
Mathius Awoitauw menyarankan informasi yang disampaikan seharusnya sudah akurat serta bantuan yang dimaksud yang mana harus jelas.
" Harus pisahkan yang dimaksud itu yang mana, apakah bantuan masyarakat atau bantuan dari pihak-pihak yang lain diluar waktu terjadinya bencana dan pascabencana atau bantuan untuk infrastruktur perumahan guna rekonstruksi dan rehabilitasi yang senilai Rp 275 miliar," ucapnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda