Kemenpan RB Dampingi Evaluasi RB dan SAKIP Pemkab Luwu Timur
Senin, 07 Juni 2021 - 14:37 WIB
"Kepada perangkat daerah, saya harapkan dapat lebih proaktif untuk menggerakan dan mengontrol kinerja jajaran mulai dari tahapan penyusunan rencana strategis sampai pada evaluasi kinerja. Hal ini tentu sangat bergantung pada koordinasi dan kolaborasi yang baik dari masing-masing OPD, sehingga akan menunjang keberhasilan peningkatan predikat SAKIP dan RB," tambahnya.
Asisten Deputi Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Akhmad Hasmy mengatakan, SAKIP dalam reformasi birokrasi memuat beberapa hal penting, antara lain sumber daya manusia yang berkaitan dengan ukuran dan target kinerja masing-masing individu SDM yang dijadikan dasar untuk pemberian reward dan punishment.
Baca juga:Bupati Ajak Warga Saling Peduli Agar Kedamaian di Luwu Timur Terjaga
Kemudian budaya kinerja yang berkaitan dengan tanggung jawab setiap individu dan unit organisasi atas pencapaian target kinerja, selanjutnya organisasi berkaitan dengan hasil kinerja, tata laksana berkaitan dengan proses pencapaian kinerja yang saling berelasi satu dengan lainnya untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis organisasi dan pengawasan.
Ia melanjutkan, akselerasi kebijakan reformasi birokrasi tahun 2021 memuat beberapa hal yakni penyederhanaan birokrasi dan penyusunan model organisasi dan sistem kerja baru yang fleksibel dan berbasis fungsional, pengembangan SDM, pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penguatan birokrasi bersih, akuntabel dan melayani serta kolaborasi dalan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan terakhir perlunya memperkuat kebijakan pelayanan publik sesuai tuntutan global.
Asisten Deputi Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Akhmad Hasmy mengatakan, SAKIP dalam reformasi birokrasi memuat beberapa hal penting, antara lain sumber daya manusia yang berkaitan dengan ukuran dan target kinerja masing-masing individu SDM yang dijadikan dasar untuk pemberian reward dan punishment.
Baca juga:Bupati Ajak Warga Saling Peduli Agar Kedamaian di Luwu Timur Terjaga
Kemudian budaya kinerja yang berkaitan dengan tanggung jawab setiap individu dan unit organisasi atas pencapaian target kinerja, selanjutnya organisasi berkaitan dengan hasil kinerja, tata laksana berkaitan dengan proses pencapaian kinerja yang saling berelasi satu dengan lainnya untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis organisasi dan pengawasan.
Ia melanjutkan, akselerasi kebijakan reformasi birokrasi tahun 2021 memuat beberapa hal yakni penyederhanaan birokrasi dan penyusunan model organisasi dan sistem kerja baru yang fleksibel dan berbasis fungsional, pengembangan SDM, pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penguatan birokrasi bersih, akuntabel dan melayani serta kolaborasi dalan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan terakhir perlunya memperkuat kebijakan pelayanan publik sesuai tuntutan global.
(luq)
Lihat Juga :