Kepengurusan Partai Umma di Soppeng dan Toraja Utara Belum Rampung
Sabtu, 05 Juni 2021 - 07:44 WIB
MAKASSAR - Partai Ummat terus berupaya melengkapi struktur kepengurusannya di setiap provinsi, termasuk Sulsel, yang masih ada dua daerah belum rampung yakni Toraja Utara dan Soppeng.
Selain itu kepengurusa partai yang baru berdiri, masih sedang memburu surat keputusan (SK) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai syarat.
Sekretaris DPW Partai Ummat Sulsel, Mahyuddin mengatakan pihaknya masih menyisakan dua kabupaten yang belum tuntas struktur kepengurusannya.
"Dari 24 kabupaten/kota itu sudah ada 22 yang sudah clear. Dan dua ini masih sementara melengkapi administrasi pengurusnya. Toraja Utara dan Soppeng mungkin dalam waktu dekat sudah selesai," katanya.
Mahyuddin mengatakan, dengan kinerja DPW, Partai Ummat Sulsel siap diverifikasi oleh Kemenkumham. Dia berharap DPW provinsi lainnya juga memiliki kesiapan yang sama.
Sehingga struktur kepengurusan Partai Ummat bisa segera dikaji Kemenkumham. "Semoga saja wilayah-wilayah lain juga sudah rampung, sehingga berkas yang dibutuhkan untuk verifikasi bisa segera diajukan," ujarnya.
Diakui Mahyuddin, dalam verifikasi yang dilakukan Kemenkumham, tidak seutuhnya rampung 100 persen di seluruh kabupaten/kota. Sehingga dia memastikan, DPW Sulsel sudah aman jika verifikasi administrasi dan faktual.
"Di Sulsel kan sebenarnya hampir rampung (24 kabupaten/kota) karena secara aturannya kan untuk DPW hanya 75 persen, artinya hanya 18 DPD. Sementara kami sudah 22 yang sudah fix (pengurus). Dan sebenarnya sudah melebihi dari syarat yang diatur dalam undang-undang," bebernya.
Selain itu kepengurusa partai yang baru berdiri, masih sedang memburu surat keputusan (SK) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai syarat.
Sekretaris DPW Partai Ummat Sulsel, Mahyuddin mengatakan pihaknya masih menyisakan dua kabupaten yang belum tuntas struktur kepengurusannya.
"Dari 24 kabupaten/kota itu sudah ada 22 yang sudah clear. Dan dua ini masih sementara melengkapi administrasi pengurusnya. Toraja Utara dan Soppeng mungkin dalam waktu dekat sudah selesai," katanya.
Mahyuddin mengatakan, dengan kinerja DPW, Partai Ummat Sulsel siap diverifikasi oleh Kemenkumham. Dia berharap DPW provinsi lainnya juga memiliki kesiapan yang sama.
Sehingga struktur kepengurusan Partai Ummat bisa segera dikaji Kemenkumham. "Semoga saja wilayah-wilayah lain juga sudah rampung, sehingga berkas yang dibutuhkan untuk verifikasi bisa segera diajukan," ujarnya.
Diakui Mahyuddin, dalam verifikasi yang dilakukan Kemenkumham, tidak seutuhnya rampung 100 persen di seluruh kabupaten/kota. Sehingga dia memastikan, DPW Sulsel sudah aman jika verifikasi administrasi dan faktual.
"Di Sulsel kan sebenarnya hampir rampung (24 kabupaten/kota) karena secara aturannya kan untuk DPW hanya 75 persen, artinya hanya 18 DPD. Sementara kami sudah 22 yang sudah fix (pengurus). Dan sebenarnya sudah melebihi dari syarat yang diatur dalam undang-undang," bebernya.
tulis komentar anda