Tangan Dingin Bobby Nasution Berantas Penyakit Pungli di Kota Medan
Senin, 24 Mei 2021 - 16:50 WIB
Menurutnya, pembenahan sektor pelayanan publik sangat vital untuk dilakukan di kota sebesar dan semaju Medan. Bobby Nasution, kata Dimas, ingin seluruh pengurusan di sektor pelayanan publik cepat dan lancar, sehingga tidak ada lagi aparatur pelayan publik memperlama dan mempersusah warga saat melakukan pengurusan.
“Tindakan tegas Wali Kota ini juga untuk menunjukkan pentingnya reformasi birokrasi, karena untuk kota sebesar Medan, kemajuan itu harus nyata terwujud jika sektor birokrasi dan pelayan publik menjadi lebih baik," tutur Dimas.
Bobby, kata Dimas, sangat menyadari ini sehingga harus dibenahi. Bobby melakukan itu tanpa ingar bingar. Wwali kota langsung turun ke lapangan baik itu pagi, siang maupun malam.
“Bahkan, wali kota turun langsung ke lokasi untuk menemui aparatur yang diduga melakukan pungli. Sebab, Medan selama ini citranya bisa dibilang cukup negatif terkait pelayanan publik, karena aparaturnya banyak terlibat dalam berbagai praktik pungli sehingga harus dibenahi," ujarnya.
Reformasi birokrasi yang dilakukan wali kota sebagai bentuk konkret yang tidak disangka-sangka warga Kota Medan. Wali Kota berani bertindak tegas membrantas pungli.
“Jadi, ini bagus sekali dan sangat fenomenal. Wali kota-wali kota sebelumnya sangat kalem dan bisa dikatakan toleran terhadap praktik seperti itu. Tentunya, ini sangat positif bagi wali kota dan memang zamannya harus seperti ini. Di samping itu sebagai perwujudan anak muda yang menunjukkan kinerjanya sekaligus semangat anak muda untuk kemajuan Kota Medan,” tuturnya.
Apa yang dilakukan Wali Kota Medan, kata Dimas, untuk menjawab aspirasi besar warga Kota Medan agar Wali Kota-nya harus bertindak seperti itu. “Menurut saya, ini merupakan kepemimpinan yang promising. Untuk itu, warga Kota Medan harus mendukung apa yang dilakukan wali kota," ujarnya.
Sebab, yang diprioritaskan wali kota adalah pelayanan publik, terutama penyelenggara pelayanan publik. Tidak mungkin, suatu kota atau negara bisa maju jika penyelenggara pelayan publiknya tidak bersih dan tidak responsif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakatnya,” paparnya.
Sebagaimana kata Dimas, bicara soal kebersihan, jika ada warga yang melapor tidak di-follow up. Begitu juga ketika warga mengurus dokumen maupun UMKM yang ingin berjualan tapi harus dimintai uang.
“Tindakan tegas Wali Kota ini juga untuk menunjukkan pentingnya reformasi birokrasi, karena untuk kota sebesar Medan, kemajuan itu harus nyata terwujud jika sektor birokrasi dan pelayan publik menjadi lebih baik," tutur Dimas.
Bobby, kata Dimas, sangat menyadari ini sehingga harus dibenahi. Bobby melakukan itu tanpa ingar bingar. Wwali kota langsung turun ke lapangan baik itu pagi, siang maupun malam.
“Bahkan, wali kota turun langsung ke lokasi untuk menemui aparatur yang diduga melakukan pungli. Sebab, Medan selama ini citranya bisa dibilang cukup negatif terkait pelayanan publik, karena aparaturnya banyak terlibat dalam berbagai praktik pungli sehingga harus dibenahi," ujarnya.
Reformasi birokrasi yang dilakukan wali kota sebagai bentuk konkret yang tidak disangka-sangka warga Kota Medan. Wali Kota berani bertindak tegas membrantas pungli.
“Jadi, ini bagus sekali dan sangat fenomenal. Wali kota-wali kota sebelumnya sangat kalem dan bisa dikatakan toleran terhadap praktik seperti itu. Tentunya, ini sangat positif bagi wali kota dan memang zamannya harus seperti ini. Di samping itu sebagai perwujudan anak muda yang menunjukkan kinerjanya sekaligus semangat anak muda untuk kemajuan Kota Medan,” tuturnya.
Apa yang dilakukan Wali Kota Medan, kata Dimas, untuk menjawab aspirasi besar warga Kota Medan agar Wali Kota-nya harus bertindak seperti itu. “Menurut saya, ini merupakan kepemimpinan yang promising. Untuk itu, warga Kota Medan harus mendukung apa yang dilakukan wali kota," ujarnya.
Sebab, yang diprioritaskan wali kota adalah pelayanan publik, terutama penyelenggara pelayanan publik. Tidak mungkin, suatu kota atau negara bisa maju jika penyelenggara pelayan publiknya tidak bersih dan tidak responsif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakatnya,” paparnya.
Sebagaimana kata Dimas, bicara soal kebersihan, jika ada warga yang melapor tidak di-follow up. Begitu juga ketika warga mengurus dokumen maupun UMKM yang ingin berjualan tapi harus dimintai uang.
tulis komentar anda