Tangan Dingin Bobby Nasution Berantas Penyakit Pungli di Kota Medan

MEDAN - Penguatan reformasi birokrasi guna mewujudkan good governance sekaligus percepatan pelayanan publik terus dilakukan Bobby Nasution sejak dilantik menjadi Wali Kota Medan.

Di usia tiga bulan kepemimpinannya, tangan dingin Bobby Nasution berhasil berantas penyakit pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Sikap tegas itu membuat para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini terbiasa melakukan praktik pungli jadi ketar-ketir dan berpikir panjang untuk berbuat hal yang sama.

Gebrakan pertama yang dilakukan Bobby Nasution dengan mencopot Lurah Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan Hermanto dan Kasi Pembangunan D Br Simanjuntak karena berdasarkan laporan warga melakukan pengutipan sejumlah uang saat pengurusan administrasi, Jumat (23/4/2021) lalu.

Kemudian, diikuti dengan pencopotan Amplas Eka Septian, Kepala Lingkungan 17, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan, juga karena terbukti melakukan pungli kepada sejumlah warga.

Selain pencopotan, Bobby Nasution dalam mewujudkan reformasi birokrasi dengan menempatkan pejabat di lingkungan Pemko Medan lewat sistem lelang jabatan dan asesmen.

Kemudian, reaktivasi Tim Saber Pungli untuk diturunkan di sektor pelayanan publik, perizinan, pendidikan, pengadaan barang, dan jasa serta bidang pelayanan lain. Hal ini dilakukan karena Bobby Nasution ingin Kota Medan bersih dari pungli.

Saat memberikan tindakan tegas terhadap oknum kepling beberapa waktu lalu Bobby Nasution menegaskan bahwa pungli adalah penyakit yang sama bahayanya dengan Covid-19. "Ini (Pungli) memang penyakit yang harus disembuhkan. Penyakit selain Covid-19 yang sudah lama, yang kita terus coba, kita terus kolaborasi (untuk menyembuhkannya)," katanya.

Tangan dingin Bobby dalam memberantas budaya pungli dinilai Dimas Oky Nugroho, salah seorang pengamat politik nasional, menunjukkan komitmennya sebagai anak muda yang konsisten sejak awal ketika kampanye untuk membenahi sektor pelayanan publik di Kota Medan. Dimas juga menilai, Bobby Nasution gerak cepat untuk menjawab keluhan warga terkait pungli yang terjadi.

Menurutnya, pembenahan sektor pelayanan publik sangat vital untuk dilakukan di kota sebesar dan semaju Medan. Bobby Nasution, kata Dimas, ingin seluruh pengurusan di sektor pelayanan publik cepat dan lancar, sehingga tidak ada lagi aparatur pelayan publik memperlama dan mempersusah warga saat melakukan pengurusan.

“Tindakan tegas Wali Kota ini juga untuk menunjukkan pentingnya reformasi birokrasi, karena untuk kota sebesar Medan, kemajuan itu harus nyata terwujud jika sektor birokrasi dan pelayan publik menjadi lebih baik," tutur Dimas.

Bobby, kata Dimas, sangat menyadari ini sehingga harus dibenahi. Bobby melakukan itu tanpa ingar bingar. Wwali kota langsung turun ke lapangan baik itu pagi, siang maupun malam.

“Bahkan, wali kota turun langsung ke lokasi untuk menemui aparatur yang diduga melakukan pungli. Sebab, Medan selama ini citranya bisa dibilang cukup negatif terkait pelayanan publik, karena aparaturnya banyak terlibat dalam berbagai praktik pungli sehingga harus dibenahi," ujarnya.

Reformasi birokrasi yang dilakukan wali kota sebagai bentuk konkret yang tidak disangka-sangka warga Kota Medan. Wali Kota berani bertindak tegas membrantas pungli.



“Jadi, ini bagus sekali dan sangat fenomenal. Wali kota-wali kota sebelumnya sangat kalem dan bisa dikatakan toleran terhadap praktik seperti itu. Tentunya, ini sangat positif bagi wali kota dan memang zamannya harus seperti ini. Di samping itu sebagai perwujudan anak muda yang menunjukkan kinerjanya sekaligus semangat anak muda untuk kemajuan Kota Medan,” tuturnya.

Apa yang dilakukan Wali Kota Medan, kata Dimas, untuk menjawab aspirasi besar warga Kota Medan agar Wali Kota-nya harus bertindak seperti itu. “Menurut saya, ini merupakan kepemimpinan yang promising. Untuk itu, warga Kota Medan harus mendukung apa yang dilakukan wali kota," ujarnya.

Sebab, yang diprioritaskan wali kota adalah pelayanan publik, terutama penyelenggara pelayanan publik. Tidak mungkin, suatu kota atau negara bisa maju jika penyelenggara pelayan publiknya tidak bersih dan tidak responsif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakatnya,” paparnya.

Sebagaimana kata Dimas, bicara soal kebersihan, jika ada warga yang melapor tidak di-follow up. Begitu juga ketika warga mengurus dokumen maupun UMKM yang ingin berjualan tapi harus dimintai uang.

Apalagi, tambah Dimas, Kota Medan problemnya sangat kompleks dan salah satu penyumbang kompleksitas yang terjadi adalah persoalan pelayanan publik, sehingga harus dibenahi Wali Kota. Dimas pun optimis akan banyak penyelenggara pemerintahan di Pemko Medan yang akan mendukung langkah tegas Wali Kota tersebut.

“Kuncinya mereformasi birokrasi guna membangun good governance, pungli disikat dan pelayanan publik harus cepat dan lancar,” katanya.

Dimas berpesan, agar wali kota tidak ragu-ragu menindak tegas. Karena setelah jadi pemimpin tanggung jawabnya kepada Tuhan dan masyarakat. CM