Tangkal Para Pemudik Nekat, Ini yang Dilakukan Pemprov Jateng
Rabu, 28 April 2021 - 09:34 WIB
SEMARANG - Pemprov Jateng, telah melakukan antisipasi terhadap masyarakat yang akan maupun terlanjur mudik ke kampung halaman. Dinas Perhubungan (Dishub) Jateng, telah menyiapkan tiga skenario mengatasi hal tersebut.
Plt Kadishub Jateng, Henggar Budi Anggoro mengatakan, pada prinsipnya dengan adanya Surat Edaran (SE) No. 13/2021 tentang peniadaan mudik pada masal Idul Fitri, di Provinsi Jawa Tengah, sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi sejak dari SE yang pertama.
"Kita Menyiapkan tiga skenario, pertama bagaimana mengantisipasi pra mudik pra larangan pada SE pertama. Karena peniadaan mudik akan dimulai dari tanggal 6-17 Mei, kita harus mengantisipasi masyarakat yang mudik dini," kata Henggar dalam diskusi Prime Topic MNC Trijaya FM, bertema "Tidak Mudik untuk Keselamatan Bersama" di Noormans Hotel Semarang, Selasa (27/4/2021) sore.
"Yang kedua, bagaimana menangani masyarakat yang terlanjur mudik di kampung halaman dengan mengoptimalkan PPKM Mikro PPKM Mikro di Jateng, kita kenal dengan Jogo Tonggo akan selalu memantau data pergerakan pemudik," katanya.
Skenario berikutnya, lanjut dia, adalah operasi di lapangan pada masa pelarangan. "Tiga hal itu menjadi satu kesatuan langkah kita, di samping menangani pra larangan dan masyarakat yang terlanjur mudik di Jawa Tengah, semua sudah kita coba antisipasi terkait pelarangan mudik Lebaran," ujarnya.
Dia mengatakan untuk saat ini sudah dilakukan pengetatan di 14 titik perbatasan wilayah Jawa Tengah. Selain itu juga dilakukan sosialisasi keselamatan dalam berkendara.
Sementara, Ketua Organda Jateng, Hadi Mustofa mengatakan, bahwa larangan mudik Lebaran sudah menjadi aturan pemerintah, sehingga pihaknya sebagai wakil semua pengusaha AKAP/AKDP mendukung kebijakan tersebut. "Adapun mendukung berdasarkan aspirasi awak angkutan. tapi bicara COVID-19 dengan larangan mudik, yang paling terkena dampak adalah transportasi yang tidak disubsidi," kata Hadi.
Plt Kadishub Jateng, Henggar Budi Anggoro mengatakan, pada prinsipnya dengan adanya Surat Edaran (SE) No. 13/2021 tentang peniadaan mudik pada masal Idul Fitri, di Provinsi Jawa Tengah, sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi sejak dari SE yang pertama.
"Kita Menyiapkan tiga skenario, pertama bagaimana mengantisipasi pra mudik pra larangan pada SE pertama. Karena peniadaan mudik akan dimulai dari tanggal 6-17 Mei, kita harus mengantisipasi masyarakat yang mudik dini," kata Henggar dalam diskusi Prime Topic MNC Trijaya FM, bertema "Tidak Mudik untuk Keselamatan Bersama" di Noormans Hotel Semarang, Selasa (27/4/2021) sore.
"Yang kedua, bagaimana menangani masyarakat yang terlanjur mudik di kampung halaman dengan mengoptimalkan PPKM Mikro PPKM Mikro di Jateng, kita kenal dengan Jogo Tonggo akan selalu memantau data pergerakan pemudik," katanya.
Skenario berikutnya, lanjut dia, adalah operasi di lapangan pada masa pelarangan. "Tiga hal itu menjadi satu kesatuan langkah kita, di samping menangani pra larangan dan masyarakat yang terlanjur mudik di Jawa Tengah, semua sudah kita coba antisipasi terkait pelarangan mudik Lebaran," ujarnya.
Dia mengatakan untuk saat ini sudah dilakukan pengetatan di 14 titik perbatasan wilayah Jawa Tengah. Selain itu juga dilakukan sosialisasi keselamatan dalam berkendara.
Sementara, Ketua Organda Jateng, Hadi Mustofa mengatakan, bahwa larangan mudik Lebaran sudah menjadi aturan pemerintah, sehingga pihaknya sebagai wakil semua pengusaha AKAP/AKDP mendukung kebijakan tersebut. "Adapun mendukung berdasarkan aspirasi awak angkutan. tapi bicara COVID-19 dengan larangan mudik, yang paling terkena dampak adalah transportasi yang tidak disubsidi," kata Hadi.
Lihat Juga :
tulis komentar anda