BPN Sebut Ada Pihak Keberatan Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Masjid Agung
Jum'at, 16 April 2021 - 16:00 WIB
Pertemuan antara ATR/BPN Kita Palopo dan Pemerintah Kota Palopo, membahas rencana penerbitan sertifikat tanah Masjid Agung Palopo. Foto: Sindonews/Chaeruddin
PALOPO - Proses penerbitansertifikat lahan Masjid Agung Palopo yang terletakdi Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara, terganggu dengan pihak yang keberatanrencana tersebut.
Hal diungkapkan perwakilan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Palopo saat mengikuti pertemuan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo di Ruang Rapat Pimpinan Lantai III Kantor Wali Kota Palopo, Jumat, (16/4/2021). Pertemuan ini membicarakan terkait dengan pendaftaran sertifikasi bidang tanah Masjid Agung Palopo tersebut.
Perwakilan BPN Amiruddin, menyampaikan di tahun 2021 pensertifikatan Masjid Agung Palopo rencana akan mereka masukkan dalam program PTSL dan kegiatan ini telah dilakukan termasuk pengukuran di lapangan.
"Setelah pengukuran ketika kita ingin lanjutkan ke pensertifikatan ternyata ada surat pernyataan yang masuk dimana dalam surat tersebut menyatakan keberatan jika di atas namakan Pemerintah Kota Palopo ," ujarnya.
"Tapi setelah memeriksa berkas yang ada ternyata aset ini adalah aset penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Kepada Pemerintah Kota Palopo ," lanjutnya.
Dikatakan Amiruddin, dalam proses awal pengukuran pihak ATR/BPN Kota Palopo, sempat dihalangi meski akhirnya bisa dilakukan.
"Mengapa kemudian kami meminta pihak kejaksaan sebagai tim penyelesaian aset Pemkot Palopo karena penguatan saja nantinya karena secara yuridis formal ini telah memenuhi syarat," jelasnya.
Meski demikian, ATR/BPN mengaku upaya mereka masih ada gangguan. ATR/BPN kepada Pemkot Palopo inginkan kedepannya tidak ada gangguan dan selesai sehingga tidak ada lagi masalah di kemudian hari.
Hal diungkapkan perwakilan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Palopo saat mengikuti pertemuan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo di Ruang Rapat Pimpinan Lantai III Kantor Wali Kota Palopo, Jumat, (16/4/2021). Pertemuan ini membicarakan terkait dengan pendaftaran sertifikasi bidang tanah Masjid Agung Palopo tersebut.
Perwakilan BPN Amiruddin, menyampaikan di tahun 2021 pensertifikatan Masjid Agung Palopo rencana akan mereka masukkan dalam program PTSL dan kegiatan ini telah dilakukan termasuk pengukuran di lapangan.
"Setelah pengukuran ketika kita ingin lanjutkan ke pensertifikatan ternyata ada surat pernyataan yang masuk dimana dalam surat tersebut menyatakan keberatan jika di atas namakan Pemerintah Kota Palopo ," ujarnya.
"Tapi setelah memeriksa berkas yang ada ternyata aset ini adalah aset penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Kepada Pemerintah Kota Palopo ," lanjutnya.
Dikatakan Amiruddin, dalam proses awal pengukuran pihak ATR/BPN Kota Palopo, sempat dihalangi meski akhirnya bisa dilakukan.
"Mengapa kemudian kami meminta pihak kejaksaan sebagai tim penyelesaian aset Pemkot Palopo karena penguatan saja nantinya karena secara yuridis formal ini telah memenuhi syarat," jelasnya.
Meski demikian, ATR/BPN mengaku upaya mereka masih ada gangguan. ATR/BPN kepada Pemkot Palopo inginkan kedepannya tidak ada gangguan dan selesai sehingga tidak ada lagi masalah di kemudian hari.
tulis komentar anda