Mahasiswa Minta Dugaan Adanya Pencucian Uang Eks Gubernur Nur Alam Diselidiki KPK

Senin, 12 April 2021 - 21:07 WIB
"Jika diakumulasi kerugian negara yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan tersebut adalah sebesar Rp2,7 triliun atas pemberian izin pertambangan yang diberikan Nur Alam kepada PT Anugrah Kharisma Barakah. Atas dasar kerugian Negara tersebut mestinya Nur Alam tidak hanya dikenakan Pasal 3 UU Tipikor saja melainkan juga mestinya dikenakan Pasal 2 UU Tipikor," jelasnya dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews.

Korupsi, lanjut dia, adalah salah satu kejahatan yang sangat merugikan masyarakat Bangsa dan Negara sehingga siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi harus diberikan hukuman 20 tahun penjara atau pidana mati berdasarkan aturan yang berlaku di Republik ini.

"Karena kami melihat bahwa KPK belum menyita uang hasil Korupsi Nur Alam secara keseluruhan dan kami mengangap bahwa KPK hanya fokus pada kasus korupsi semata padahal menurut kami mestinya KPK lebih mendalami ihwal adanya dugaan money loundry atau pencucian uang yang dilakukan Nur Alam dalam kasus pertambangan," ungkapnya.

GMN juga menduga dalam kasus korupsi yang menyeret Nur Alam sehingga divonis 12 tahun penjara ada tokoh nasional yang terlibat berkolaborasi.

Baca : Mantan Gubernur Sultra Nur Alam Diduga Sering Pelesiran dari Lapas

Diduga kuat Nur Alam sebagai terpidana kasus korupsi berkolaborasi dengan tokoh nasional tersebut dalam urusan-urusan pertambangan yang menyeret dia sebagai terpidana dengan vonis 12 tahun penjara.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!