Miris! Masih Ada Kabupaten Kota di Jabar Andalkan Transaksi Tradisional
Selasa, 06 April 2021 - 08:37 WIB
ilustrasi
BANDUNG - Belum semua kabupaten kota di Jawa Barat menerapkan transaksi secara digital . Bahkan, masih ada daerah yang mayoritas masih mengandalkan transaksi secara manual untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran pendapatan daerah.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto mengakui, untuk pengeluaran, hampir mayoritas kabupaten kota telah mencatat transaksi secara digital dengan angka di atas 90%. Akan tetapi, untuk penerimaan masih sangat rendah.
Baca juga: Momen Bahagia Jadi Bencana Viral, Tamu Undangan Pernikahan Disuguhi Nasi Kotak
"Untuk penerimaan, belum semua. Bahkan ada daerah yang baru mencapai 50 persen, bahkan ada yang diatas 10 persen. ini PR kita bersama. Karena kesehatan keuangan itu salah satunya didukung oleh keuangan digital ini," kata Herawanto.
Menurut dia, secara infrastruktur sarana dan prasarana, Jabar sangat maju, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum paham tentang keuangan digital. Kondisi ini, kata dia, cukup ironis.
Namun, dia menaruh harapan besar terhadap terbentuknya Tim Percepatan Penerapan Digitalisasi Daerah (TP2DD). TP2DD ini untuk memastikan agar digitakaisi ini berjalan. Serta menyiapkan seluruh ekosistem keuangan daerah.
Baca juga: Tabrakan Kapal di Indramayu, Pencarian 14 ABK Terkendala Cuaca Buruk
"TP2DD ini bisa menggodok beberapa kebijakan untuk memberi masukan kepada pemerintah daerah. Karena disini ada berbagai institusi dan lembaga. Harapannya, digitalisasi bisa cepat terealisasi," imbuh dia.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat Benny Bachtiar mengatakan, untuk menekan kebocoran PAD pihaknya sepakat digitalisasi bisa diterapkan lebih memaksa dengan aturan khusus.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto mengakui, untuk pengeluaran, hampir mayoritas kabupaten kota telah mencatat transaksi secara digital dengan angka di atas 90%. Akan tetapi, untuk penerimaan masih sangat rendah.
Baca juga: Momen Bahagia Jadi Bencana Viral, Tamu Undangan Pernikahan Disuguhi Nasi Kotak
"Untuk penerimaan, belum semua. Bahkan ada daerah yang baru mencapai 50 persen, bahkan ada yang diatas 10 persen. ini PR kita bersama. Karena kesehatan keuangan itu salah satunya didukung oleh keuangan digital ini," kata Herawanto.
Menurut dia, secara infrastruktur sarana dan prasarana, Jabar sangat maju, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum paham tentang keuangan digital. Kondisi ini, kata dia, cukup ironis.
Namun, dia menaruh harapan besar terhadap terbentuknya Tim Percepatan Penerapan Digitalisasi Daerah (TP2DD). TP2DD ini untuk memastikan agar digitakaisi ini berjalan. Serta menyiapkan seluruh ekosistem keuangan daerah.
Baca juga: Tabrakan Kapal di Indramayu, Pencarian 14 ABK Terkendala Cuaca Buruk
"TP2DD ini bisa menggodok beberapa kebijakan untuk memberi masukan kepada pemerintah daerah. Karena disini ada berbagai institusi dan lembaga. Harapannya, digitalisasi bisa cepat terealisasi," imbuh dia.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat Benny Bachtiar mengatakan, untuk menekan kebocoran PAD pihaknya sepakat digitalisasi bisa diterapkan lebih memaksa dengan aturan khusus.
tulis komentar anda