Ketua DPD RI Minta Bupati Harus Piawai Kelola Anggaran
Sabtu, 27 Maret 2021 - 14:23 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat ada kegiatan di Jawa Timur.Foto/dok
SURABAYA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti , mengimbau para bupati piawai dalam mengelola anggaran. Dia juga berharap, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa dimanfaatkan secara fokus sesuai skala prioritas.
Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan para bupatiuntuk tidak mengecer APBD dan memberi alokasi dana untuk semua pos pengeluaran dan seluruh dinas.
Baca juga: Bu Kades yang Ditangkap Saat Berduaan di Kamar dengan Perangkatnya, Gugat Cerai Suami
"Saya kira keinginan Presiden Joko Widodo harus diterjemahkan dengan serius oleh kepala daerah, dalam hal ini bupati. Para bupati harus mengutamakan belanja pada skala prioritas, fokus pada yang esensial," tuturnya, Sabtu (27/3/2021).
Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, dalam keadaan APBD yang terbatas, para bupati dituntut piawai dalam mengelola anggaran, dalam hal ini kepiawaian manajemen.
"Selain itu, sebagai kepala daerah tentu para bupati harus mampu mencari sumber-sumber pemasukan APBD yang tidak memberatkan masyarakat," tukasnya.
baca juga: Ramai Kasus Salah Gerebek, Kasat Narkoba Polresta Malang Mendadak Dimutasi ke Polda Jatim
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan, penggunaan APBD harus terukur. Masyarakat pun harus dapat merasakan manfaat dari penggunaan skala prioritas anggaran.
"Bupati harus dapat menetapkan kebijakan membuat 1 program unggulan dalam pembangunan daerah. Tetapi, harus ditetapkan target pencapaian serta evaluasinya. Jadi penggunaan anggaran bukan sekadar belanja daerah dan belanja wajib seluruh dinas," terang mantan Ketua Umum PSSI itu.
Pria yang tercatat sebagai alumni di Universitas Brawijaya Malang itu menambahkan, kebijakan harus menggunakan standar transparansi dan akuntabilitas agar publik turut terlibat dalam pengawasan.
"Sudah waktunya pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan terbuka. Termasuk dalam penggunaan APBD yang diharapkan dapat berdampak positif untuk masyarakat," ujarnya
Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan para bupatiuntuk tidak mengecer APBD dan memberi alokasi dana untuk semua pos pengeluaran dan seluruh dinas.
Baca juga: Bu Kades yang Ditangkap Saat Berduaan di Kamar dengan Perangkatnya, Gugat Cerai Suami
"Saya kira keinginan Presiden Joko Widodo harus diterjemahkan dengan serius oleh kepala daerah, dalam hal ini bupati. Para bupati harus mengutamakan belanja pada skala prioritas, fokus pada yang esensial," tuturnya, Sabtu (27/3/2021).
Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, dalam keadaan APBD yang terbatas, para bupati dituntut piawai dalam mengelola anggaran, dalam hal ini kepiawaian manajemen.
"Selain itu, sebagai kepala daerah tentu para bupati harus mampu mencari sumber-sumber pemasukan APBD yang tidak memberatkan masyarakat," tukasnya.
baca juga: Ramai Kasus Salah Gerebek, Kasat Narkoba Polresta Malang Mendadak Dimutasi ke Polda Jatim
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan, penggunaan APBD harus terukur. Masyarakat pun harus dapat merasakan manfaat dari penggunaan skala prioritas anggaran.
"Bupati harus dapat menetapkan kebijakan membuat 1 program unggulan dalam pembangunan daerah. Tetapi, harus ditetapkan target pencapaian serta evaluasinya. Jadi penggunaan anggaran bukan sekadar belanja daerah dan belanja wajib seluruh dinas," terang mantan Ketua Umum PSSI itu.
Pria yang tercatat sebagai alumni di Universitas Brawijaya Malang itu menambahkan, kebijakan harus menggunakan standar transparansi dan akuntabilitas agar publik turut terlibat dalam pengawasan.
"Sudah waktunya pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan terbuka. Termasuk dalam penggunaan APBD yang diharapkan dapat berdampak positif untuk masyarakat," ujarnya
(msd)
tulis komentar anda